10 Asosiasi Desa Pasang Badan untuk MBG dan Koperasi Merah Putih, Mendes PDT Tegaskan Program Tetap Jalan

JAKARTA, investortrust.id - Sebanyak 10 asosiasi desa menyatakan komitmen bersama untuk mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Di sisi lain, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan kedua program tersebut tetap berjalan.

Ke-10 asosiasi desa menilai program MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan program strategis yang esensial guna mewujudkan Asta Cita ke-6 Presiden Prabowo melalui gerakan 12 Aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Komitmen mereka disampaikan di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto menegaskan, pemerintah sangat menghargai setiap aspirasi yang konstruktif sehubungan dengan adanya gelombang pro dan kontra, termasuk tuntutan dari kelompok mahasiswa yang meminta evaluasi dan penundaan sementara program-program tersebut.

Baca Juga

Mendes Pastikan Keuntungan Kopdes Merah Putih Dinikmati oleh Warga Desa

Namun, Mendes menekankan, evaluasi tidak berarti harus menghentikan program yang berdampak besar bagi rakyat. "Semua aspirasi, saran, pendapat, tentu pemerintah sangat hargai. Jika ada kekurangan, yang kurang itu yang kita sempurnakan. Bukan berarti programnya yang distop atau dihentikan," ujar Yandri Susanto saat ditemui dalam acara Pernyataan Bersama 10 Asosiasi Desa Mendukung Program MBG dan KDMP di Kantor Kemendes PDT, Jakarta, Selasa (23/6/2026).

Yandri mengibaratkan program skala masif ini layaknya sebuah pohon durian yang berbuah lebat. Dari seribu buah, wajar jika ada satu atau dua buah yang busuk. Buah yang busuk itulah yang harus disingkirkan dan dibuang, sementara pohonnya tetap harus dirawat dan dipelihara.

Ia menambahkan, program MBG dan Koperasi Merah Putih merupakan suara nurani rakyat yang diwakili oleh aparatur desa di seluruh Indonesia. Program ini mengakar pada kepentingan 75.266 desa, hampir 1 juta perangkat desa, serta sekitar 600.000 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Guna memastikan kelancaran program, Kemendes PDT menerapkan konsep octahelix yang melibatkan kolaborasi multipihak, termasuk pelibatan aktif 10 asosiasi desa dalam proses evaluasi berkala.

Lapangan Kerja dan Ekonomi Desa

Senada dengan Mendes PDT, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP Papdesi), Wargiyati membeberkan realita positif pemanfaatan program MBG di tingkat tapak.

Menurut Wargiyati, setelah pembangunan infrastruktur desa dinilai hampir 90% selesai melalui Dana Desa, kini saatnya fokus ke penguatan ekonomi kerakyatan. Kehadiran unit MBG terbukti membuka lapangan pekerjaan baru secara instan, khususnya bagi kalangan ibu rumah tangga di desa.

"Bayangkan yang biasanya ibu rumah tangga nggak punya penghasilan, kerja di situ (unit MBG) gajinya lebih dari Rp 2 juta. Kemarin sempat libur tiga minggu saja mereka sudah bingung dan pusing. Jadi, kalau ini dihentikan, pengangguran akan bertambah," ungkap Wargiyati.

Baca Juga

Gandeng Raffi Ahmad, Kemendes PDT Targetkan 45 Ribu Pemuda Desa Magang ke Luar Negeri

Wargiyati menjelaskan, program ini akan diintegrasikan agar memberikan efek domino bagi komoditas lokal. Melalui skema yang disiapkan, potensi pangan desa seperti beras, lele, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM) akan diserap langsung sebagai pasokan unit MBG.

Sebagai langkah konkret, menurut dia, pihak asosiasi desa dijadwalkan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 27 Juni 2026. Kerja sama ini melibatkan Koperasi Desa (Kopdes), Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memosisikan produk unggulan desa sebagai distributor utama kebutuhan MBG.

"Semua asosiasi sepakat, tenaga kerja di unit MBG harus memprioritaskan warga desa setempat, kecuali untuk tenaga ahli. Melalui integrasi Kopdes dan Bumdes ini, kita ingin ekonomi masyarakat desa benar-benar hidup," tegas dia.