Kementan Gandeng Aparat Bongkar Jaringan Kartel dan Sita 4 Juta Ha Lahan Sawit Ilegal

JAKARTA, investortrust.id – Pemerintah Republik Indonesia mempertegas komitmennya dalam memberantas mafia pangan, manipulasi pupuk, hingga penguasaan lahan ilegal demi melindungi kesejahteraan petani. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, operasi penegakan hukum kini berfokus membongkar jaringan kartel besar, korupsi internal, hingga korporasi kelas dunia.

Berdasarkan data Satgas Pangan Polri, terdapat perbedaan karakter penindakan dalam dua fase. Pada periode pertama (2017–2019), aparat menangani 784 kasus pertanian—terdiri dari 66 kasus beras, 22 hortikultura, 27 komoditas ternak, 13 pupuk, dan 247 kasus sektor lainnya—dengan menetapkan 411 tersangka.

Sementara pada periode kedua (2024–2025), dalam kurun waktu sekitar dua tahun, tercatat ada 94 kasus yang ditangani, meliputi 46 kasus beras, 27 pupuk, 16 minyak goreng, serta 3 kasus melibatkan oknum internal Kementan dengan total 77 tersangka.

Tak sekadar pidana, tindakan korektif struktural juga dilakukan dengan mencabut 2.231 izin pengecer dan distributor pupuk bermasalah sepanjang 2024–2025. Memasuki periode 2024–2026, serangkaian skandal besar berhasil diungkap ke publik, seperti beras oplosan, mafia MinyakKita, pupuk palsu, serta manipulasi stok beras di Pasar Induk Cipinang.

Baca Juga

Kementan Ungkap Kunci Swasembada Pangan dan Lonjakan Produksi Beras Tahun Ini

Hasil uji laboratorium terhadap 268 sampel di 10 provinsi menunjukkan 85,56% atau 212 merek beras premium dan medium tidak sesuai standar mutu, berat, serta HET. Ditemukan juga praktik pengemasan ulang beras SPHP menjadi beras premium yang memicu potensi kerugian konsumen hingga Rp99,35 triliun per tahun.

Kasus berikut, pproduk minyak goreng subsidi yang seharusnya bermutu HET Rp15.700 per liter, kedapatan dijual Rp18.000 per liter dengan takaran yang dikurangi. Pada sidak Februari 2026, residu produk bermasalah masih ditemukan, dan sebanyak 20 tersangka kartel minyak goreng telah ditangkap.

Selain itu, ditemukan lima jenis pupuk palsu dengan kandungan hara (nitrogen, kalium, fosfat) sebesar nol persen. Praktik ini merugikan petani hingga Rp3,3 triliun, bahkan menyebabkan gagal panen bagi penerima KUR.

Tak hanya itu, pada 28 Mei 2025, terjadi lonjakan ekstrem pengeluaran beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) hingga 11.410 ton dalam sehari, jauh di atas rata-rata normal (2.000–3.000 ton). Hal ini diduga sebagai manipulasi data stok oleh middleman untuk mendongkrak harga konsumen.

Ketegasan Mentan Amran juga menyasar internal kementerian dengan menjatuhkan sanksi kepada 11 pejabat Eselon II, di mana beberapa di antaranya kini berstatus DPO. "Bukan pencitraan. Tersangka eselon 2 di tempat kami DPO sekarang," tegas Amran di hadapan Komisi IV DPR RI. Dalam 10 bulan terakhir, Kementan pun tercatat telah melimpahkan 260 kasus hukum ke aparat.

Baca Juga

Prabowo Beberkan Strategi Transformasi Bangsa, Swasembada Pangan dan Energi Jadi Fondasi

Di sektor agraria, Presiden Prabowo memandatkan Mentan Amran bergabung dalam Satgas Percepatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara (Satgas PKH). Satgas ini mencetak sejarah dengan menyita dan mengembalikan 44 juta hektar kawasan hutan yang dikuasai secara ilegal oleh perusahaan sawit kepada negara.

Salah satu penindakan terbesar menyasar Wilmar Group. Mahkamah Agung menyatakan grup ini bersalah dalam kasus korupsi fasilitas ekspor CPO dan minyak goreng, sehingga diwajibkan membayar denda Rp1 miliar serta uang pengganti kerugian negara sebesar Rp11,88 triliun yang kini telah disita Kejaksaan Agung.

Selain itu, melalui Satgas PKH, anak perusahaan Wilmar yakni PT Multimas Nabati Asahan dikenai denda Rp8,02 miliar dan PT Sinar Alam Permai sebesar Rp3,37 miliar atas aktivitas sawit ilegal di kawasan hutan, membuat total sanksi finansial komparatif Grup Wilmar menembus Rp11,89 triliun.

Mentan Amran mengimbau masyarakat di media sosial agar tetap mendukung langkah pembersihan ini dan tidak mudah termakan narasi yang membela kepentingan mafia. Menutup keterangannya dari Tanah Suci di sela ibadah haji, Mentan menyampaikan doa agar pertanian Indonesia bebas dari korupsi.

"Di Tanah Suci ini kami memanjatkan doa untuk bangsa dan rakyat Indonesia. Semoga pertanian kita semakin kuat dan negeri ini dijauhkan dari praktik korupsi. Kami akan terus berjuang, tidak mundur," ujar Mentan Amran, Sabtu (23/5/2026). Ia juga mengirimkan pesan peringatan keras kepada pelaku jaringan kartel lain, "Satu-satu dulu. Tunggu, ada lagi yang lain. Yang lain akan menyusul," tegas Mentan Amran Sulaiman.

Baca Juga

Penuhi Target Prabowo, Mentan Amran Umumkan Indonesia Swasembada Beras