Waspada Hantavirus, Kemenkes Aktifkan Sistem Karantina Digital di 51 Pintu Masuk Internasional

JAKARTA, investortrust.id — Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem ‘Cegah dan Tangkal’ masuknya penyakit menular Hantavirus dari luar negeri dengan mengoptimalkan 51 Balai Karantina Kesehatan (BKK) yang tersebar di seluruh pintu masuk internasional, baik bandara maupun pelabuhan laut.

Plt Dirjen Penanggulangan Penyakit Kemenkes, Andi Saguni, menjelaskan BKK memiliki fungsi vital dalam mengamati dan memproteksi Indonesia dari ancaman wabah global. Salah satu fokus pengawasan saat ini adalah antisipasi terhadap penyebaran Hantavirus.

"Tugas daripada Kantor Kekarantinaan Kesehatan ini adalah mengamati dan memproteksi terhadap kemungkinan masuknya penyakit dari luar. Contohnya seperti kejadian Hantavirus ini, kita lihat perjalanan penyakitnya dan asal warga negaranya," ungkap Andi saat ditemui di kantor Bakom, Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Dalam operasionalnya, BKK kini mengandalkan sistem digital yang lebih terintegrasi. Andi menekankan sistem pengisian data penumpang yang dulunya menggunakan kertas, kini telah sepenuhnya beralih ke format digital menggunakan barcode.

Penumpang yang masuk ke Indonesia wajib melakukan tapping dan mengisi data kesehatan melalui aplikasi resmi.

Baca Juga

Ramai Isu Hantavirus, Bikin Kesadaran Masyarakat Punya Asuransi Kesehatan Makin Tinggi

Andi menjelaskan aplikasi ini merupakan instrumen ‘early warning system’ bagi Indonesia. Jika seorang penumpang memasukkan data gejala seperti demam atau batuk parah ke dalam sistem, maka alarm peringatan akan otomatis muncul untuk segera ditindaklanjuti oleh petugas di lapangan.

"Aplikasi ini sangat penting. Jika terdeteksi ada gejala, sistem akan memberikan tanda. Jika memang diperlukan antisipasi lebih lanjut, penumpang dengan kecenderungan gejala tersebut akan langsung dirujuk ke rumah sakit yang telah ditunjuk," jelasnya.

Pemerintah terus menghimbau kepada seluruh pelaku perjalanan internasional untuk jujur dan disiplin dalam mengisi data kesehatan digital mereka. Transparansi data dari setiap penumpang menjadi kunci utama bagi Kemenkes untuk melakukan perlindungan kesehatan masyarakat secara nasional.