Buruh Bakal Suarakan 11 Isu di May Day 2026
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id -- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh akan menggelar aksi May Day 2026 di Monas, Jakarta, Jumat (1/5/2026). Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, dalam aksi tersebut KSPI akan menyampaikan 11 isu utama.
Beberapa isu yang akan disampaikan antara lain pengesahan RUU Ketenagakerjaan, Hapus Outsourcing Tolak Upah Murah (HOSTUM), ancaman PHK akibat perang, reformasi pajak termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak THR, JHT, dan pensiun.
Selain itu KSPI juga akan mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset, penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) serta industri nikel, moratorium industri semen akibat over supply, ratifikasi Konvensi ILO 90. Aksi tersebut juga akan menyuarakan perjuangan tarif ojol 10%, revisi UU Nomor 2 Tahun 2024, serta pengangkatan guru dan tenaga honorer PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu.
Terkait 11 isu yang akan disampaikan, Said menjelaskan bahwa sebagian besar isu tersebut saat ini sedang dalam proses. Ia mencontohkan bahwa RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) telah resmi disahkan menjadi undang-undang.
Mengenai ancaman PHK, Presiden berkomitmen untuk segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) PHK dan Penciptaan Lapangan Kerja. Presiden juga optimistis bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dicapai.
Baca Juga
Untuk RUU Ketenagakerjaan, Presiden menyampaikan bahwa proses pembahasan telah berjalan melalui pembentukan Panitia Kerja (Panja). Di bidang reformasi pajak, pemerintah akan mempelajari ulang struktur dan kalkulasi pajak. Said Iqbal menyebutkan bahwa peluang penghapusan pajak yang menjadi tuntutan buruh, seperti pajak THR dan pesangon, sangat bergantung pada capaian pertumbuhan ekonomi nasional.
Terkait perlindungan industri TPT, nikel, dan semen, Presiden Prabowo menyampaikan keyakinannya bahwa tidak akan terjadi penutupan industri, terutama karena pemerintah tengah mempersiapkan peran Danantara untuk menjaga keberlangsungan industri-industri tersebut.
Dalam isu pekerja ojek online (ojol), pemerintah melalui Danantara juga didorong untuk terlibat dalam kepemilikan aplikasi, sehingga dapat mengendalikan kebijakan potongan tarif. Dengan skema tersebut, pemerintah diyakini dapat mendorong penurunan potongan tarif menjadi 10 persen.
“Negara harus hadir. Untuk ojol, pemerintah melalui Danantara didorong ikut dalam kepemilikan aplikasi agar potongan tarif 10 persen bisa diwujudkan,” ujar Said Iqbal.
Said mengaku telah bertemu Presiden Prabowo Subianto. Dalam pertemuan tersebut, Presiden mengajak buruh untuk bersama-sama membangun Indonesia sebagai milik bersama. Said menegaskan bahwa pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan KSPI yang didukung Partai Buruh memberikan pencerahan bagi gerakan buruh ke depan.
"Pertemuan ini memberikan pencerahan. Ada harapan, ada proses, dan ada ruang dialog yang terbuka bagi buruh untuk memperjuangkan hak-haknya," ungkapnya.