Awal Pemerintahan Donald Trump Tunjukkan Pergeseran Besar dalam Regulasi Kripto AS

JAKARTA, investortrust.id - Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dimulai dengan langkah-langkah yang agresif, menunjukkan perubahan besar dalam pendekatan regulasi terhadap industri aset digital. 

Melansir CoinTelegraph, Kamis (10/4/2025), kebijakan awal Trump mengindikasikan bahwa aset kripto kemungkinan tidak lagi dikategorikan sebagai sekuritas. Hal ini menandai pergeseran tajam dari era regulasi yang ketat di bawah pemerintahan Joe Biden. 

Langkah pertama dimulai dengan pencabutan Staff Accounting Bulletin (SAB) 121 melalui penerbitan SAB 122, hanya 122 hari setelah Trump dilantik. Keputusan ini membuka jalan bagi bank-bank untuk kembali menyimpan aset kripto, sebuah kebijakan yang sebelumnya sangat dibatasi. 

Baca Juga

Senat AS Konfirmasi Paul Aktins Akan Pimpin SEC, Jadi Sinyal Penguatan Regulasi Kripto?

Kantor Pengawas Mata Uang atau Office of the Comptroller of the Currency (OCC) dan Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) pun mengikuti dengan mencabut kebijakan di era Biden yang menghambat partisipasi lembaga keuangan dalam aset kripto. 

Pencabutan ini menandai berakhirnya praktik yang secara informal dikenal sebagai Operation Chokepoint 2.0, yang menurut pelaku industri dianggap sebagai upaya sistematis untuk memutus akses perbankan terhadap entitas kripto. 

Pejabat Ketua FDIC Travis Hill mengatakan bahwa regulator perbankan tidak boleh menggunakan risiko reputasi sebagai dasar kritik pengawasan.

 

Baca Juga

Tarif AS Tekan Pasar, Stablecoin Jadi Pilihan Investor Kripto Lokal

 

Selain perubahan struktural, pemerintahan Trump juga menginstruksikan SEC untuk membatalkan sejumlah gugatan dan investigasi terhadap perusahaan  kripto besar. Sejak Februari 2025, SEC telah membatalkan perkara terhadap Coinbase, Kraken, Ripple, hingga Consensys tanpa pengakuan kesalahan, menunjukkan bahwa tuduhan penawaran sekuritas yang tak terdaftar tidak lagi menjadi prioritas penegak hukum. 

Investigasi terhadap platform seperti Robinhood Crypto, OpenSea, dan Uniswap juga dihentikan. Bahkan SEC kini secara terbuka menyatakan bahwa aktivitas seperti pengembangan proof of work, stablecoin tradisional, hingga pasar sekunder memecoin tidak masuk dalam kategori sekuritas. 

Meski banyak pihak di industri menyambut baik arah baru ini, para pakar hukum memperingatkan bahwa pemecatan perkara belum menciptakan preseden hukum yang jelas. “Pemerintah memberi isyarat kebebasan, tapi tanpa dasar hukum tertulis, ketidakpastian tetap ada,” ujar analis kebijakan dari Brookings Institution. 

Sementara itu, Paul Atkins yang baru dikonfirmasi sebagai Ketua Komisi Sekuritas dan Bursa AS atau Securities and Exchange Commission (SEC) oleh Senat, belum mengambil langkah formal. Namun kehadirannya diperkirakan akan memperkuat pendekatan pro kripto yang kini tengah berlangsung di SEC.