Ekonom Ingatkan Dampak Negatif Ini Mengintai, Jika TKDN Diterapkan Fleksibel
JAKARTA, investortrust.id – Pengamat menilai bahwa kaingin pemerintah untuk melonggarkan aturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dapat dibuat fleksibel bisa berdampak negative terhadap produksi dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan rantai pasok nasional.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya meminta implementasi TKDN dibuat lebih fleksibel. Langkah ini diharapkan membuat daya saing produk Indonesia tidak kalah dengan negara lain.
“TKDN fleksibel sajalah, mungkin diganti dengan insentif,” kata Prabowo saat Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden Republik Indonesia, yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Baca Juga
Presiden Prabowo Subianto Instruksikan Perubahan Regulasi TKDN Harus Lebih Fleksibel dan Realistis
Prabowo mendesak para menterinya di Kabinet Merah Putih untuk membuat aturan TKDN lebih realistis. “Masalah kemampuan dalam negeri, masalah luas, pendidikan, iptek, sains, ini masalah tidak bisa dengan cara regulasi TKDN,” ujar dia.
Ekonom Universitas Andalas Sumatera Barat Syafruddin Karimi mengatakan, relaksasi kebijakan TKDN yang ditawarkan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari konsesi dagang kepada Amerika Serikat (AS) justru menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen kita terhadap kemandirian industri nasional.
“TKDN selama ini bukan hanya soal angka, tetapi simbol dari tekad bangsa untuk membangun kemampuan produksi dalam negeri, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat rantai pasok nasional,” ujar Karimi, kepada investortrust.id di Jakarta, Kamis (10/4/2025).
Baca Juga
Pelaku Kawasan Industri Singgung Pelonggaran TKDN dan Produk Asing
Karimi menjelaskan ketika pemerintah melonggarkan ketentuan tersebut tanpa timbal balik yang setara dari AS justru berbalik menjadi sentimen negative terhadap ekonomi nasional. “Jika negara tidak hati-hati, relaksasi ini hanya akan memperlebar banjir impor, mematikan industri lokal, dan menambah ketergantungan struktural terhadap produk asing,” kata dia.
Dalam jangka panjang, Karimi menyebut, kebijakan ini hanya akan menyulitkan upaya Indonesia untuk lepas dari jebakan negara berpendapatan menengah. Oleh karena itu, pemerintah perlu bersikap cermat dan berani memastikan bahwa setiap konsesi ekonomi harus memberi manfaat nyata dan berkeadilan bagi kepentingan nasional.
Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan pemerintah tidak akan mengurangi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di industri elektronik. Sebagai gantinya dicarikan Solusi lain sebagai insentif.
Baca Juga
"Bahasa beliau (Presiden Prabowo) itu tepatnya bukan dikurangi tapi dicari solusi. Jadi TKDN-nya itu dicari bagaimana solusinya," ucap Meutya usai MoU dengan Menteri PKP di Jakarta, Selasa (8/4/2025).
Politisi Partai Golkar itu juga memberikan contoh hal serupa dengan kasus Apple di Indonesia beberapa waktu lalu. Dalam hal ini ada aspek lain, seperti pembukaan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa dikonversi untuk menaikan TKDN. "Sebagai contoh dengan Apple, kita pernah transfer perhitungan menjadi edukasi dan lain-lain," jelas Meutya.