Beda Data Inklusi Keuangan, OJK dan Pemerintah bakal Sinkronisasi
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berbeda pandangan mengenai data tingkat inklusi keuangan. Pemerintah menargetkan inklusi keuangan mencapai 90% pada 2024. Sementara itu, data yang dirilis OJK inklusi keuangan tercatat sebesar 75,02% pada 2024.
"Tingkat inklusi keuangan terus meningkat dan saya optimis capaiannya 90% tahun 2024 tercapai," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, saat peluncuran Gerakan Nasional Cerdas Keuangan di Jakarta, Kamis (22/8/2024).
Baca Juga
Airlangga mengatakan, perbedaan terjadj karena data yang ditampilkan OJK tak memasukkan program keluarga harapan (PKH). Dia menyebut terdapat lebih dari 20 juta orang. Selain itu, pemerintah memasukkan Kartu Prakerja.
"Itu (Kartu Prakerja) yang mendaftar juga lebih dari 80 juta dan yang ikut sekitar 18 juta dan seluruhnya menggunakan e-wallet," kata dia.
Selain itu, kata Airlangga, pemerintah memasukkan Program Bantuan Iuran (PBI) jasa kesehatan dengan digitalisasi untuk kegiatan BPJS kesehatan.
Baca Juga
"Jadi mungkin program-program inilah yang terus kita juga dorong menjadi bagian daripada jasa keuangan melalui berbagai service ataupun berbagai bantuan sosial yang dilakukan oleh pemerintah dan itu ada angkanya dan angkanya besar," kata dia.
Airlangga berharap bahwa survei tingkat inklusi keuangan Indonesia dapat diintegrasikan secara menyeluruh sehingga produk-produk yang tak masuk dalam survei dapat menjadi salah satu indikator juga.
“Sehingga dengan demikian produk yang disurvei tidak hanya produk yang dalam tanda petik diawasi atau produk di bawah OJK, tetapi tadi yang tadi saya sebut memang program pemerintah untuk membantu inklusi keuangan,” ujar dia.
Baca Juga
Merespons data pemerintah, Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Friderica Widyasari Dewi menyebut pihaknya akan memasukan berbagai program yang belum tercatat dalam survei yang digelar OJK. Perbedaan data terjadi, karena OJK masih fokus pada produk dan jasa yang diawasi pihaknha.
Friderica mengatakan target literasi keuangan Indonesia pada depan diharapkan sebesar 66-67%. “Kita memang punya target tadi disampaikan oleh Pak Menko (Airlangga) nanti ke depan kita akan juga memasukkan hal-hal yang belum kita masukkan karena kita masih berfokus pada produk dan jasa yang kita awasi,” ucapnya.