Inkonsistensi, Sumber Kekisruhan Hadirnya Starlink di Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Inkonsistensi pemerintah menjadi sumber utama persoalan atas kehadiran layanan internet Starlink di Indonesia. Sebab, pernyataan pemerintah dan layanan yang ditawarkan Starlink berbeda.
Ketua Umum Indonesian Digital Empowering Community (Idiec) M Tesar Sandikapura menyebutkan, salah satu bentuk inkonsistensi tersebut adalah diperbolehkannya Starlink melayani pelanggan ritel di Indonesia.
Padahal sebelumnya, pemerintah meminta perusahaan milik Elon Musk itu hanya menyasar pasar bisnis-ke-bisnis atau business-to-business (B2B), alih-alih bisnis ke konsumen atau business-to-consumer (B2C).
"Awalnya bagaimana, Setelahnya bagaimana, itu yang jadi persoalan. Awalnya kan hanya untuk B2B katanya, lalu kenapa meluncurnya juga ikut main B2C atau ritel. Ini tidak konsisten," katanya ketika dihubungi oleh Investortrust pada Senin (3/6/2024).
Baca Juga
Pemerintah Amankan Koordinat Satelit LEO untuk Dalam Negeri, Siap Saingi Starlink?
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi memang sempat menyatakan bahwa pemerintah keberatan kalau Starlink ikut bermain di segmen ritel. Sebab, Indonesia masih memiliki ekosistem telekomunikasi yang aktif melakukan investasi untuk pemerataan akses internet, khususnya di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
“B2B oke. Tapi kalau B2C nanti dululah. Ini kan ada ekosistem telekomunikasi yang juga investasi sekian banyak, harus kita ajak bicara,” ujarnya kepada awak media di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).
Entah apa yang membuat pemerintah akhirnya berubah haluan soal diperbolehkannya Starlink masuk ke segmen B2C. Namun, yang jelas, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) sudah berulang kali ditolak ketika mengajukan kerja sama untuk memasarkan layanan Starlink di Indonesia.
"Khusus B2C, kami sudah lama minta ke Starlink untuk kerja sama dengan kami, tapi mereka tetap tidak mau. Kalau ditanya alasannya, mereka selalu alasannya itu karena policy (kebijakan) dari kantor pusat," kata Direktur Utama Telkom Ririek Ardiansyah dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (30/5/2024) yang dipantau secara daring.
Baca Juga
Kemenkominfo Akui Indonesia Butuh Starlink untuk Jangkau Daerah 3T
Ririek mengungkapkan bahwa Starlink sudah bermitra dengan salah satu perusahaan di Indonesia. Namun, perusahaan yang tidak disebutkan namanya oleh pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB) ini hanya berperan sebagai agen untuk memasarkan perangkat keras untuk pengguna layanan Starlink.
Melalui anak usahanya PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat), Telkom bekerja sama dengan Starlink untuk layanan internet ke pelanggan bisnis atau enterprise. Selain itu, Telkomsat juga sudah menggelar layanan pengalur jaringan (backhaul) Starlink untuk mendukung stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel).
Awalnya Wilayah 3T
Selain itu, Tesar menilai, pemerintah tidak konsisten soal wilayah operasi Starlink. Awalnya layanan internet berbasis satelit orbit rendah (LEO) itu disiapkan untuk beroperasi hanya di wilayah 3T.
"Awalnya katanya hanya di wilayah 3T, tetapi sekarang boleh di seluruh Indonesia. Mereka yang beli (perangkat) Starlink, pakai Starlink itu banyak di kota sekarang yang kuat belinya," katanya.
Baca Juga
APJII Tantang Pemerintah Buktikan Keberadaan Pusat Operasi dan Kantor Starlink di Indonesia
Menurut Tesar, sudah terlambat jika sekarang Kemenkominfo membatasi wilayah operasional Starlink. Sebab, sudah ada pelanggan di luar wilayah 3T yang menjadi pengguna layanan tersebut.
"Sudah ada pelanggan, kalau main cabut saja, bagaimana mereka? Sudah beli device (perangkat) mahal-mahal eh tiba-tiba enggak bisa dipakai. Siapa mau tanggung jawab? Itu enggak mungkin," tuturnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (Dirjen IKP) Kemenkominfo Usman Kansong menyebut Starlink akan diarahkan untuk melayani masyarakat di wilayah 3T yang belum mendapatkan akses internet. Upaya tersebut dilakukan sekaligus untuk melindungi penyedia layanan telekomunikasi nasional, khususnya penyedia layanan internet atau internet service provider (ISP).
"Ini untuk mengurangi kompetisi, kekhawatiran dari operator telekomunikasi lokal kita. Karena itu harus ditata, jangan sampai nanti terjadi kompetisi yang tidak baik. Kalau tiba-tiba ada yang masuk enggak kita tata juga [akhirnya] ada persaingan sempurna enggak bagus. Zero sum game nanti ada yang mati," katanya di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4/2024).
Baca Juga
Namun, kurang dari dua bulan, pernyataan yang berbeda muncul dari Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria. Dia menyebut Starlink bukan hanya menjangkau wilayah 3t, tetapi juga wilayah perkotaan yang sudah dilayani oleh operator seluler maupun ISP dengan layanan internet tetap (fixed broadband).
"Dia bisa saja menjangkau ke mana-mana, karena dia (berbasis) satelit ya. Daerah 3T bisa dijangkau, daerah bukan 3T juga bisa dijangkau," katanya ketika ditemui di Universitas Paramadina, Jakarta Selatan, Jumat (3/6/2024).
Menurut Nezar, Starlink tidak akan menggerus pelanggan operator seluler maupun ISP. Sebab, masing-masing punya kelebihan yang tentunya akan menjadi pertimbangan konsumen sebelum memilih.
"Misalnya masyarakat yang ingin (koneksi) internet lebih cepat. Saya kita (layanan) fiber (serat) optik masih lebih unggul. Tetapi kalau ingin misalnya dapat akses (internet) walaupun di daerah terpencil, bahkan lagi berlayar di tengah laut, bisa dapat koneksi gitu ya, bisa pake Starlink," tuturnya.