Aset Kripto dan Perbankan Diyakini Bisa Tumbuh Berdampingan, Tata Kelola Jadi Kunci
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Industri aset kripto dan perbankan dinilai dapat berkembang berdampingan tanpa saling mengancam stabilitas sistem keuangan. Namun, keterhubungan kedua sektor tersebut membutuhkan penguatan tata kelola, pengawasan, dan manajemen risiko.
Founder dan CEO FLOQ Yudhono Rawis mengatakan, penggunaan layanan perbankan dalam transaksi pembelian aset kripto tidak serta-merta membuat risiko investasi kripto berpindah ke sektor perbankan.
Menurut dia, perlu dibedakan antara penggunaan rekening bank sebagai jalur pembayaran dan eksposur langsung perbankan terhadap aset digital. Risiko perubahan harga aset kripto yang dimiliki investor merupakan risiko investasi yang berbeda dari risiko simpanan perbankan.
"Perkembangan aset kripto dan perbankan tidak harus ditempatkan dalam posisi yang saling berlawanan. Keduanya memiliki karakteristik, model bisnis, dan profil risiko yang berbeda," kata Yudhono dalam keterangan tertulis, Jumat (20/11/2026).
Pernyataan tersebut merespons perhatian Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengenai potensi risiko aset kripto terhadap stabilitas perbankan nasional.
Yudhono menilai, pengelolaan risiko perlu diperkuat melalui prosedur kepatuhan, identifikasi nasabah, pemantauan transaksi, perlindungan dana konsumen, serta pengendalian risiko operasional dan keamanan siber.
Dia menambahkan, perusahaan perdagangan aset kripto perlu memastikan tata kelola dan perlindungan konsumen berjalan sesuai ketentuan. Sementara itu, perbankan tetap harus menerapkan prinsip kehati-hatian berdasarkan profil risiko masing-masing.
Baca Juga
Bitcoin Sentuh Level Terendah 4 Bulan, Bakal Turun ke US$ 60.000?
Belajar dari Singapura dan Uni Eropa
Yudhono mencontohkan Singapura dan Uni Eropa yang telah mengembangkan kerangka regulasi untuk mengakomodasi inovasi aset digital sekaligus menjaga stabilitas keuangan.
Di Singapura, Monetary Authority of Singapore (MAS) mengatur penyedia layanan token pembayaran digital atau Digital Payment Token (DPT), termasuk persyaratan perizinan, pencegahan pencucian uang, dan perlindungan konsumen.
Sementara itu, Uni Eropa menerapkan Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) yang mengatur penerbit dan penyedia layanan aset kripto. Aturan tersebut mencakup persyaratan otorisasi, transparansi, pengungkapan informasi, dan perlindungan konsumen.
Menurut Yudhono, Indonesia dapat mempertimbangkan praktik internasional tersebut dengan tetap menyesuaikan kerangka pengaturan terhadap karakteristik pasar domestik.
Dia menilai kepastian regulasi dan pembagian tanggung jawab yang jelas dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat sekaligus memberikan ruang bagi inovasi industri aset digital.
Selain perdagangan aset kripto, teknologi blockchain juga dinilai memiliki peluang pemanfaatan di sektor keuangan konvensional. Salah satunya melalui tokenisasi aset yang memungkinkan representasi kepemilikan atau klaim atas aset secara digital.
Baca Juga
Serangan Social Engineering Mengintai, Pengguna Kripto Diminta Waspada
Pemanfaatan teknologi tersebut berpotensi dikembangkan untuk berbagai instrumen, seperti surat berharga dan obligasi, sepanjang memenuhi ketentuan hukum dan regulasi yang berlaku.
Karena itu, Yudhono menilai koordinasi antara regulator, perbankan, dan penyedia layanan aset digital diperlukan untuk mengidentifikasi risiko sekaligus mengoptimalkan peluang pengembangan teknologi blockchain.
Dia juga menekankan pentingnya edukasi agar masyarakat memahami perbedaan karakteristik aset kripto, produk perbankan, dan instrumen keuangan lainnya, termasuk risiko serta mekanisme perlindungan masing-masing produk.
Menurutnya, perkembangan industri aset digital tidak hanya ditentukan oleh teknologi dan pertumbuhan transaksi, tetapi juga kualitas tata kelola, kepatuhan, dan kepercayaan publik.
