AFPI Sebut Pedoman Ketahanan Siber OJK Bisa perkuat Tata Kelola dan Manajemen Risiko Pindar
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyebut, Pedoman Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang diinisiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mendorong tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri fintech lending atau pinjaman daring (pindar).
Ketua Umum AFPI Kuseryansyah mengungkapkan, keamanan siber merupakan salah satu fondasi penting bagi keberlanjutan industri pindar.
“Pertumbuhan industri pindar harus senantiasa diimbangi dengan penguatan tata kelola dan manajemen risiko, termasuk dalam aspek keamanan siber,” ujarnya, dalam keterangan pers, Kamis (12/11/2026).
Baca Juga
Majelis Hakim Tak Temukan Unsur Kartel Bunga Pindar, AFPI Apresiasi Putusan
Menurut Kuseryansyah, kepercayaan masyarakat menjadi aset utama dalam ekosistem layanan keuangan digital sehingga penguatan keamanan dan ketahanan siber perlu berjalan beriringan dengan inovasi dan pertumbuhan bisnis.
“Di tengah semakin terhubungnya ekosistem keuangan digital, penyelenggara perlu memiliki kesiapan tidak hanya untuk mencegah potensi serangan, tetapi juga mendeteksi, merespons, dan memulihkan layanan apabila terjadi gangguan. Dengan demikian, keamanan dan kepercayaan pengguna dapat terus terjaga,” katanya.
Pemanfaatan teknologi telah menjadi bagian integral dari operasional industri pindar. Berdasarkan data OJK, outstanding pembiayaan industri pindar tumbuh 17,02% secara year on year (yoy) menjadi Rp 106,48 triliun per September 2026.
Baca Juga
Ancaman Siber Dinilai Jadi Ujian Kepercayaan Nasabah terhadap Perbankan
Pedoman tersebut, lanjut Kuseryansyah, mencakup lima domain utama, yaitu tata kelola (governance), identifikasi (identify), pelindungan (protect), deteksi dan pemantauan (detect and monitor), serta penanggulangan dan pemulihan (respond and recover).
“Selain itu, kerangka self-assessment tingkat maturitas memberikan ruang bagi penyelenggara untuk mengevaluasi kesiapan dan mengidentifikasi aspek yang masih perlu ditingkatkan secara berkelanjutan,” ucapnya.
Dalam implementasinya, kata Kuseryansyah, AFPI mendorong seluruh penyelenggara pindar untuk menjadikan pedoman tersebut sebagai bagian dari penguatan tata kelola perusahaan dan budaya manajemen risiko.
Ia melanjutkan, evaluasi berkala, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), serta penyusunan rencana tindak lanjut yang terukur menjadi langkah penting untuk membangun ketahanan siber di industri pindar.
“AFPI berkomitmen untuk mengambil peran aktif dalam mendukung implementasi pedoman ini melalui sosialisasi, peningkatan kapasitas dan kompetensi industri, serta fasilitasi pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik (best practices) antarpelaku industri,” ujar Kuseryansyah.
