Cak Imin Sebut SDA Indonesia Alami Salah Tata Kelola Selama Puluhan Tahun

JAKARTA, investortrust.id — Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai kekayaan sumber daya alam (SDA) Indonesia selama ini belum sepenuhnya berbuah kemakmuran bagi rakyat banyak. Pasalnya, tata kelola sumber daya alam nasional dinilai mengalami kesalahan penanganan (mismanagement) selama puluhan tahun terakhir.

Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin itu, persoalan pengelolaan yang kurang tepat ini turut andil dalam melebarkan jurang kesenjangan ekonomi serta ketimpangan penguasaan kekayaan nasional. Oleh karena itu, perombakan tata kelola SDA menjadi fondasi krusial dalam agenda transformasi bangsa yang kini digalakkan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Sumber daya alam yang kaya yang kita miliki, hampir pasti mengalami mismanagement selama 30 tahun terakhir. Kita kaya tapi miskin. Kita memiliki sumber daya alam yang sangat mahal dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tetapi kita tetap miskin," ujar Cak Imin dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Ia menegaskan, tantangan utama sektor SDA bukan sekadar terletak pada besar kecilnya potensi fisik, melainkan pada distribusi manfaat ekonomi dan sistem pengelolaannya. Pembenahan mendasar mutlak diperlukan agar kekayaan bumi Indonesia tidak hanya berputar pada segelintir kelompok, melainkan benar-benar bermuat pada kemakmuran masyarakat luas.

Baca Juga

Eksportir Asal 8 Negara Ini Dapat Perlakuan Khusus Penempatan DHE SDA

Sebagai langkah konkret, Cak Imin mengapresiasi langkah transformasi berani yang diambil Presiden Prabowo Subianto, salah satunya melalui kebijakan penataan ekspor SDA lewat mekanisme satu pintu. Kebijakan ini dinilai strategis untuk memperketat pengawasan, memaksimalkan penerimaan negara, sekaligus menghentikan praktik eksploitasi ugal-ugalan yang merugikan kepentingan nasional.

"Pak Presiden Prabowo telah memulai amat sangat mendasar dengan cara menutup ekspor, kecuali melalui satu pintu ekspor sumber daya alam. Dengan pendapatan negara meningkat, maka negara tidak lagi menggantungkan pendapatannya dari pajak," kata Cak Imin.

Penguatan pendapatan dari sektor SDA ini diyakini mampu mendongkrak kemandirian fiskal negara. Dengan porsi penerimaan non-pajak yang lebih kuat, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih leluasa untuk mendanai program pembangunan dan pemberdayaan tanpa harus terus-menerus bertumpu pada instrumen perpajakan rakyat.

Di samping sektor hulu sumber daya alam, Muhaimin menekankan bahwa arah pembangunan nasional harus menempatkan pemberdayaan masyarakat sebagai arus utama (mainstream). Pertumbuhan ekonomi makro tidak boleh sekadar melahirkan angka statistik yang bagus, tetapi wajib membuka akses seluas-luasnya bagi rakyat untuk berpartisipasi dan menikmati hasilnya.

"Presiden Prabowo mendorong agar seluruh APBN menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat. Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus memiliki orientasi untuk membuat masyarakat semakin kuat, mandiri, dan produktif," tegasnya.

Pemerintah mencatat saat ini masih ada sekitar 24 juta warga kategori prasejahtera yang bergantung pada perlindungan jaring pengaman sosial. Karena itu, intervensi pemerintah digeser dari sekadar bantuan konsumtif menuju penguatan ekosistem produktif—mulai dari akses lapangan kerja, peluang usaha, permodalan murah, hingga pendampingan bisnis.

Menutup pernyataannya, Cak Imin memandang program pemberdayaan masyarakat bukan sekadar proyek jangka pendek, melainkan sebuah investasi strategis jangka menengah dan panjang demi melahirkan kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Pemberdayaan masyarakat adalah investasi jangka menengah dan panjang, agar negara ini semakin efisien lalu lahir dan tumbuh berkembanglah masyarakat yang kuat dan mandiri, produktif, serta memiliki kemampuan untuk terus naik kelas menjadi masyarakat mandiri dan sejahtera,” tutup ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.