Coinfest Asia dan OJK Bahas Tantangan Pengembangan Stablecoin dan Tokenisasi Aset
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Coinfest Asia bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membahas sejumlah tantangan pengembangan aset keuangan digital di Indonesia, terutama terkait kesiapan stablecoin dan tokenisasi aset untuk adopsi institusional. Pembahasan mencakup perlindungan pemegang token, likuiditas pasar sekunder, serta kesiapan infrastruktur dan tata kelola industri.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam forum Industry Intelligence: Key Findings & Regulator Dialogue on Indonesia’s Digital Assets di Pusat Inovasi OJK, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Coinfest Asia menyampaikan laporan Practitioner Intelligence on Stablecoins and Tokenization in Asia yang merangkum pandangan praktisi mengenai peluang, risiko, dan tantangan penerapan aset digital di sejumlah pasar Asia.
Co-Head Coinfest Asia Dhila Rizqia mengatakan, laporan tersebut mengidentifikasi sejumlah kebutuhan penting dalam pengembangan stablecoin dan tokenisasi, mulai dari perlindungan pemegang aset, likuiditas pasar sekunder, hingga kesiapan institusi.
Menurut dia, dialog dengan OJK menjadi sarana menyampaikan kebutuhan industri agar pengembangan kebijakan turut mempertimbangkan tantangan implementasi di lapangan.
Baca Juga
Aturan Stablecoin Masih Dimatangkan, OJK Tegaskan Bukan Jadi Pengganti Rupiah
Dalam laporan tersebut, terdapat tiga aspek utama yang dinilai perlu diperhatikan untuk memperluas adopsi tokenisasi oleh institusi. Ketiganya meliputi kejelasan hak pemegang token dan perlindungan aset dasar dari risiko kepailitan penerbit, likuiditas pasar sekunder, serta kesiapan distribusi dan partisipasi investor.
Laporan itu juga mengidentifikasi enam kelas aset yang berpotensi ditokenisasi, yakni emas, reksa dana pasar uang, properti, kredit swasta atau pembiayaan UMKM, saham atau indeks saham, serta royalti kekayaan intelektual. Emas dan reksa dana pasar uang dinilai memiliki peluang relatif lebih dekat untuk dikembangkan di Asia, meskipun masih membutuhkan dukungan infrastruktur dan distribusi.
Sementara itu, untuk penggunaan stablecoin, laporan merumuskan delapan aspek kesiapan institusi. Aspek tersebut mencakup uji tuntas cadangan penerbit, pemilihan penerbit, pemantauan kepatuhan, tata kelola dompet dan kustodian, perlakuan akuntansi, penyelesaian transaksi, prosedur penebusan, hingga persetujuan direksi.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan, laporan yang disampaikan Coinfest Asia menjadi masukan untuk memahami kebutuhan dan dinamika industri aset keuangan digital.
Adi menekankan pengembangan ekosistem aset keuangan digital membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, inovator, akademisi, media, dan komunitas. Menurut dia, Indonesia memiliki peluang untuk berperan lebih aktif dalam transformasi keuangan digital global, tetapi pengembangannya perlu didukung kesiapan ekosistem.
OJK juga menyoroti tiga fokus dalam pengembangan industri aset keuangan digital, yakni peningkatan literasi masyarakat, penguatan industri, dan stabilitas. Ketiga aspek tersebut dinilai perlu berjalan beriringan agar inovasi keuangan digital dapat memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.
Adi berharap hasil dialog dan masukan praktisi dapat ditindaklanjuti melalui langkah konkret, termasuk pengukuran perkembangan literasi, inklusi keuangan, dan tata kelola industri.
Baca Juga
Bank di Paraguay Kolaps, Permintaan Stablecoin USDT Melonjak
Adapun laporan Practitioner Intelligence on Stablecoins and Tokenization in Asia disusun berdasarkan empat diskusi tertutup bersama praktisi dan pemimpin industri dari berbagai pasar Asia dalam Institutional Summit di Bali pada 21 Agustus 2026, dengan dukungan ICEx Group.
Laporan tersebut dapat diakses melalui situs resmi Coinfest Asia sebagai referensi bagi institusi dan pemangku kepentingan dalam memahami peluang, risiko, serta kesiapan implementasi stablecoin dan tokenisasi aset.
