OJK Beberkan Update Pemenuhan Ekuitas Tahap I 2026 Industri Asuransi dan Penjaminan

JAKARTA, investortrust.id - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perkembangan pemenuhan ketentuan ekuitas minimum tahap I 2026 pada industri perasuransian, penjaminan, dan perusahaan penunjang. Hingga September 2026, mayoritas perusahaan di ketiga sektor tersebut telah memenuhi ketentuan permodalan yang ditetapkan.

Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono, berdasarkan laporan bulanan per September 2026, sebanyak 121 dari 151 perusahaan asuransi dan reasuransi telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan.

“Per September 2026 terdapat 121 perusahaan asuransi dan reasuransi dari 151 perusahaan (83,45%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ujarnya, dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK Oktober 2026, secara daring, dikutip Senin (9/11/2026).

Baca Juga

OJK Bakal Kasih Keringanan RBC bagi Asuransi yang Masuk ke Investasi Hijau

Pemenuhan ekuitas tersebut, kata Ogi, mengacu pada Peraturan OJK (POJK) Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Dalam beleid tersebut, perusahaan asuransi konvensional wajib memenuhi aturan ekuitas minimum Rp 250 miliar, perusahaan asuransi syariah Rp 100 miliar, sedangkan perusahaan reasuransi konvensional sebesar Rp 500 miliar, dan reasuransi syariah Rp 200 miliar. Aturan ekuitas minimum tahap pertama harus dipenuhi paling lambat 31 Desember 2026.

Perusahaan Penjaminan

Sementara itu pada industri penjaminan, sebanyak 19 dari 24 perusahaan atau setara 79,17% telah memenuhi ketentuan minimum ekuitas tahap I 2026. Capaian tersebut berdasarkan laporan bulanan per September 2026 dan mengacu pada POJK Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjamin.

“Berdasarkan laporan bulanan per September 2026 terdapat 19 perusahaan penjaminan dari 24 Perusahaan Penjaminan (79,17%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” kata Ogi.

Dalam Pasal 43 pada POJK 11 Tahun 2025, perusahaan penjaminan atau perusahaan penjaminan syariah lingkup kabupaten/kota wajib memiliki ekuitas minimal Rp 50 miliar, kemudian lingkup provinsi wajib memiliki ekuitas minimum Rp 100 miliar, serta lingkup nasional ekuitas paling sedikit Rp 250 miliar.

Ketentuan peningkatan ekuitas perusahaan penjaminan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, paling sedikit mencakup 75% dari ketentuan ekuitas minimum yang dimaksud untuk setiap masing-masing lingkup wilayah yang wajib dipenuhi paling lambat pada 31 Desember 2026.

Tahap kedua, paling sedikit mencakup 100% (sepenuhnya) dari ketentuan ekuitas minimum yang dimaksud untuk setiap masing-masing lingkup wilayah. Aturan ini paling lambat dipenuhi pada 31 Desember 2028.

Baca Juga

OJK Tegaskan Komitmen Reformasi Sektor Asuransi dan Dana Pensiun di Forum OECD

Perusahaan Penunjang

Selain itu, untuk perusahaan penunjang yang meliputi perusahaan pialang asuransi, perusahaan pialang reasuransi, serta perusahaan penilai kerugian asuransi, tingkat pemenuhan ekuitas sesuai acuan pada POJK Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, tingkat persentasenya mencapai 85,45%.

“Berdasarkan laporan triwulan 2 tahun 2026 terdapat 188 perusahaan penunjang dari 220 perusahaan (85,45%) yang telah memenuhi jumlah minimum ekuitas yang dipersyaratkan pada tahun 2026,” ucap Ogi.

Dalam Pasal 13 di POJK Nomor 24 Tahun 2023 tersebut, kewajiban pemenuhan ekuitas minimum dilakukan melalui dua tahap. Pertama, dilakukan paling lambat 31 Desember 2026 dengan ekuitas minimum Rp 3 miliar bagi perusahaan pialang asuransi, Rp 4 miliar bagi pialang reasuransi, dan Rp 1 miliar bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.

Pemenuhan ekuitas minimum tahap kedua dilakukan paling lambat 31 Desember 2028. Di mana, perusahaan pialang asuransi wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 5 miliar, pialang reasuransi sebesar Rp 5 miliar, serta Rp 1,5 miliar bagi perusahaan penilai kerugian asuransi.