Menkeu Purbaya Sebut Ada 40 Perusahaan Baja Kemplang Pajak, Ini Respons Kemenperin

JAKARTA, investortrust.id - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menanggapi terkait pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang mengungkapkan terdapat 40 perusahaan baja belum memenuhi kewajiban untuk membayar pajak. Potensi kebocoran diperkirakan mencapai Rp 5 triliun.

Mengenai hal tersebut, Juru Bicara Kemenperin Febri Hendri Antoni Arif mendukung langkah Kementerian Keuangan dalam menertibkan perusahaan industri yang belum memenuhi kewajiban perpajakan. Kemenperin mendorong seluruh perusahaan manufaktur untuk patuh membayar pajak kepada negara.

“Kementerian Perindustrian pada prinsipnya mendukung Kementerian Keuangan dalam menarik pajak dari perusahaan industri,” ujar Febri dalam konferensi pers Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Agustus 2026 di Kantor Kemenperin, Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).

Febri juga mengimbau perusahaan industri untuk memenuhi kewajiban perpajakannya kepada pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan sebagai otoritas perpajakan. Namun ia menyebutkan, penertiban terhadap perusahaan yang belum menunaikan kewajiban pajak tidak serta-merta akan mengganggu daya saing industri nasional.

Baca Juga

Digitalisasi Bikin Pengemplang Pajak Kesulitan Urus Identitas Resmi

Maka dari itu, Febri menegaskan, Kemenperin mendukung langkah pemerintah untuk menagih kewajiban perpajakan dari perusahaan industri yang belum memenuhi kewajibannya. “Kami dukung agar Kementerian Keuangan tetap mencari, menagih perusahaan industri yang belum menunaikan kewajiban perpajakannya,” imbuhnya.

Kemenperin sendiri menilai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan merupakan bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang sehat, terutama agar perusahaan yang telah menjalankan kewajibannya tidak berada dalam posisi yang dirugikan dibandingkan pelaku usaha yang tidak patuh.

Ia menilai daya saing sektor manufaktur Indonesia masih cukup kuat. Selain itu, ketika perusahaan memutuskan untuk berinvestasi di Indonesia, aspek perpajakan telah menjadi salah satu pertimbangan dalam menghitung tingkat daya saing dan kelayakan investasi.

“Kami meyakini bahwa daya saing industri kita itu cukup kuat, sangat kuat malah,” ungkap Febri.