Perang Teluk Picu Harga Plastik Naik hingga 100%, Pemerintah Cari Alternatif Pasokan

JAKARTA, Investortrust.id - Perang di kawasan Teluk Persia mendorong lonjakan harga plastik hingga 100% dan mengganggu pasokan bahan baku industri makanan dan minuman di Indonesia. Kondisi ini menekan biaya produksi pelaku usaha di tengah keterbatasan kemampuan menaikkan harga jual, sehingga berpotensi menggerus margin industri. Pemerintah sedang mencari alternatif pasokan dari sejumlah negara.

Situasi tersebut terjadi seiring terganggunya distribusi nafta, bahan baku utama plastik, akibat konflik di Timur Tengah. Dampaknya tidak hanya dirasakan di sektor industri kimia, tetapi juga merembet ke sektor hilir, seperti makanan dan minuman yang sangat bergantung pada kemasan plastik.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan pelaku usaha menghadapi tekanan berat akibat kenaikan harga bahan kemasan. “Kenaikannya cukup tinggi ya, ada sampai 100%, tetapi rata-rata antara 30% hingga 60%,” kata Adhi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Ia menjelaskan lonjakan harga terutama terjadi pada kemasan plastik sederhana yang banyak digunakan untuk produk, seperti bakso dan daging beku. Untuk jenis ini, kenaikan harga bahkan mencapai 100%.

Di sisi lain, ruang untuk menyesuaikan harga jual sangat terbatas. Adhi menyebut kontribusi kemasan plastik terhadap harga pokok produksi mencapai sekitar 25%. Dengan kenaikan harga plastik sekitar 60%, biaya produksi otomatis meningkat sekitar 16%. “Kalau kita bisa naikkan harga jual 5% berarti kan tekornya sudah 7%. Maka dari itu, kondisi ini sangat berat,” ujarnya.

Baca Juga

Rebutan Kargo Minyak Global Picu Lonjakan Harga Fisik Hingga US$ 140 per Barel!

Selain tekanan harga, industri juga menghadapi keterbatasan pasokan bahan baku. Adhi mengungkapkan sejumlah pemasok plastik mulai mengalami kekurangan bahan baku kemasan. “Kita juga mendapatkan info dari pemasok plastik bahwa beberapa sudah menyatakan kehabisan bahan baku kemasan dan inilah yang masalah,” ujarnya.

Menurut dia, pasokan bahan baku plastik diperkirakan akan semakin menipis pada Mei hingga Juni 2026. Kondisi ini memaksa pelaku industri untuk mencari alternatif, termasuk melakukan impor plastik.

Beberapa perusahaan minuman bahkan mulai beralih kembali menggunakan botol kaca sebagai solusi sementara untuk menjaga keberlanjutan produksi. “Karena tidak ada alternatif lain kalau plastiknya kurang,” kata Adhi.

Ia berharap industri daur ulang plastik dalam negeri dapat meningkatkan kapasitas produksi, terutama untuk menghasilkan plastik dengan standar food grade atau aman untuk kemasan makanan. “Nah ini kita harapkan bisa ditingkatkan. Kapasitas saya lihat ada beberapa pabrik yang sudah bisa memproduksi plastik yang food grade,” ujarnya.

Pemerintah Cari Sumber Nafta Baru

Di sisi pemerintah, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengakui bahwa kenaikan harga plastik dipicu terganggunya pasokan nafta dari Timur Tengah akibat konflik di Teluk Persia.

Pemerintah, kata dia, sedang mencari alternatif pasokan dari sejumlah negara, seperti India, Amerika Serikat, dan beberapa negara di Afrika untuk menjaga keberlanjutan industri dalam negeri.

Budi menambahkan pemerintah telah berkomunikasi dengan produsen plastik terkait ketersediaan bahan baku. Namun, pasokan yang ada masih terbatas dan membutuhkan waktu pengiriman. Selain itu, persaingan global juga meningkat karena pasokan yang sama diperebutkan negara lain seperti Taiwan, Korea Selatan, Thailand, Vietnam, dan Singapura. “Jadi memang ini krisis global terkait dengan keterbatasan bahan baku tadi,” ujarnya.

Untuk jangka pendek, pemerintah berharap pasokan alternatif dapat segera masuk ke dalam negeri guna meredam tekanan pada industri. “Kita terus mencari negara lain yang bisa mensuplai untuk bijih plastik,” kata Budi.

Baca Juga

Di Tengah 'Decline Rate' 24%, PHE Genjot Kenaikan Produksi Minyak Jadi 595 Bph pada 2026

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan belum ada rencana pemberian insentif khusus untuk meredam tekanan terhadap industri makanan dan minuman. “Belum, belum ada insentif. Biasanya namanya industri sesuai dengan siklus, mengikuti saja,” ujar Airlangga.

Di tengah ketidakpastian global, pelaku industri kini dihadapkan pada dilema antara menjaga harga jual tetap terjangkau bagi konsumen atau menanggung kenaikan biaya produksi yang semakin tinggi. Kondisi ini menegaskan pentingnya ketahanan rantai pasok bahan baku industri dalam menghadapi gejolak geopolitik global.