Soal Refocusing Anggaran, Purbaya Klaim Pangkas Sejumlah Belanja Operasional K/L

JAKARTA, investortrust.id - Transformasi budaya kerja nasional yang dicanangkan pemerintah di Seoul pada akhir Maret lalu mulai berdampak signifikan pada kebijakan fiskal. Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana prioritisasi dan refocusing belanja kementerian/lembaga (K/L) dengan potensi penghematan mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa desain anggaran kali ini memang difokuskan pada efisiensi belanja K/L. Namun, detail angka pemotongan tersebut akan dikomunikasikan terlebih dahulu secara internal kepada instansi terkait sebelum dibuka ke publik.

“Nanti kita kasih dulu ke K/L, nanti mereka ribut kalau tahu dari Anda,” kata Purbaya, menjawab pertanyaan investortrust.id, saat taklimat media di kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/4/2026).

Purbaya mengungkapkan bahwa besaran efisiensi tiap K/L tidak akan seragam. Keputusan untuk melakukan pemotongan secara terpusat diambil setelah rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menunjukkan hasil yang tidak sinkron. Alih-alih menawarkan efisiensi, sejumlah perwakilan K/L justru mengajukan tambahan anggaran. Tak main-main, kenaikan yang diminta perwakilan K/L bahkan ada yang mencapai 50%.

Baca Juga

Airlangga Ungkap Refocusing Belanja K/L Berpotensi Selamatkan Anggaran Rp 130,2 Triliun

“Jadi, kita putuskan, kalau gitu kita saja yang mutusin (pemangkasan) deh. Kita pangkas merata dari sini (Kemenkeu), nanti mereka adjust,” jelas dia.

Menkeu mengakui bahwa setiap K/L memiliki alasan kuat untuk meminta tambahan dana, terutama demi program-program yang dianggap krusial bagi negara. Namun, keterbatasan ruang fiskal memaksa pemerintah untuk mengambil pilihan yang sulit namun tetap realistis.

“Jadi kita kurangi, nanti kita atur waktunya sehingga nggak jatuh di waktu yang sama,” jelas dia.

Purbaya memberikan contoh anggaran yang dipangkas dari K/L tersebut misalnya dari kegiatan rapat. Selain itu, ada permintaan khusus dari Presiden Prabowo Subianto soal pemangkasan anggaran perjalanan luar negeri.

“Kalau perintah presiden perjalanan luar negeri dikurangi, tentu yang lebih lanjut adalah perjalanan luar negeri untuk pejabat-pejabat dihilangkan, kecuali kepepet banget,” kata dia.