Dicky Kartikoyono Ingin Seluruh Pemda Terhubung dengan Sistem Pembayaran Digital
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono ingin seluruh pemerintah daerah (pemda) menggunakan sistem pembayaran digital. Saat ini, kata Dicky, sebanyak 91,8% pemda telah memiliki sistem pembayaran digital.
“Dari 546 (pemda), 501 [pemda] sudah mempunyai kemampuan digital. Namun, kemampuan memahami perluasan ekosistem secara digital ini perlu kita terus dorong,” kata Dicky, saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Dicky mengatakan BI akan bekerja sama dengan seluruh kementerian/lembaga terkait, terutama Kementerian Dalam Negeri. BI perlu membangun sebuah platform untuk sinergi dan kolaborasi yang disebut Katalis atau Pengembangan Kapasitas Sinergi dan Literasi terhadap Perluasan Percepatan Digital Daerah (P2DD).
“Platform ini merupakan platform sharing knowledge,” kata dia.
Dengan platform ini, keunggulan yang ada di satu pemda dapat dibagikan kepada pemda yang lain. Contohnya adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) yang sudah terdigitalisasi.
Baca Juga
“Kemudian bagaimana kita juga mengembangkan pembayaran pajak pembangunan dari kafe-kafe atau dari pasar basah. Seandainya mereka membayar dengan QRIS, otomatis sebenarnya QRIS tersebut akan masuk akun dan sekaligus akan (masuk) akun (keuangan) pemda,” ujar dia.
Dari berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan retribusi, Dicky menyebut harus didahului oleh perbaikan tata kelola. Di sini, kata Dicky, sistem digital akan berperan besar membuat pencatatan seluruh pemasukan.secara akurat.
Sementara itu untuk belanja, Dicky mengaku ingin mengembangkan marketplace untuk pemenuhan kebutuhan pemda secara nasional.
“Kalau sekarang sudah ada LKPP, kita sekarang tanya, bottom up, (kebutuhan) dari pemda-pemda apa yang dibutuhkan. Kita letakkan pada marketplace dan semua spending-nya bisa langsung terinterkoneksi dengan sistem pembayaran, dan outcome-nya, optimalisasi belanja dan pengelolaan keuangan daerah menjadi optimal, sehingga efisiensi dan produktivitas dari setiap pemda kita bisa ukur,” kata dia.