Dicky Kartikoyono Paparkan Sistem Digitalisasi Dorong Pertumbuhan di Uji Kepatutan Calon Deputi Gubernur BI
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Calon deputi gubernur Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono memaparkan pentingnya inovasi di bidang teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Paparan ini dia sampaikan saat mengikuti uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI DPR.
“Bagaimana upaya kita untuk menegakkan pilar digitalisasi sebagai salah satu game changer,” kata Dicky, di kompleks DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Perkembangan digitalisasi sistem pembayaran ini mulai terlihat sejak lima tahun terakhir yang dimulai dengan QRIS, BI Fast, dan standar nasional Open API. Pertumbuhan pengguna sistem itu bergerak eksponensial.
“Kami di Bank Indonesia, memproyeksikan pertumbuhan digital ini akan bisa mencapai 147,3 miliar (transaksi) setelah dalam lima tahun terakhir tumbuh hingga 37 miliar (transaksi),” kata dia.
Dicky mengatakan potensi digitalisasi di dalam negeri begitu besar. Ini karena pengguna internet di Indonesia terus tumbuh di tengah pertumbuhan demografi. Kondisi ini ditambah dengan gen Z dan alpha sebagai digital literate.
Dicky ingin mengimplementasikan berbagai potensi untuk mendukung visi Asta Cita. Menurutnya, kebijakan sistem pembayaran yang dikembangkan BI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga
Dicky Kartikoyono Bawa Visi Transformasi Digital dalam Fit and Proper Test Calon Deputi Gubernur BI
Untuk itu, dia ingin menerapkan tiga strategi. Pertama, membangun ekonomi nasional yang berdaya tahan dan efisien.
“Ini melalui infrastruktur dalam sistem pembayaran yang akan mendukung ekonomi keuangan digital,” kata dia.
Kedua yaitu, mengembangkan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang terpercaya dan inovatif. Dia ingin sistem yang dibangun aman dan memiliki daya tahan.
“Punya fraud detection system, punya kemampuan analisis yang kuat. AI kita gunakan,” jelas dia.
Ketiga, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berdaulat.
Untuk mengejawantahkan tiga hal itu, rumusan strategis BI perlu sinergis dan kolaboratif dari pemangku kepentingan. Dengan adanya infrastruktur sistem pembayaran dan data yang menyentuh sektor keuangan, riil, dan pemerintahan, akan muncul efisiensi, inklusi, dan stabilitas.
“Pemerintah dapat mengelola pendapatan dan pengeluaran secara optimal. Governance. Optimalisasi pendapatan asli daerah sampai pengeluarannya dapat kita tracking andai kita punya marketplace nasional di mana pemerintah daerah bisa belanja dengan optimal di sana,” jelas dia.
Meski begitu, Dicky menyadari untuk menjangkau wilayah terluar diperlukan pembangunan infrastruktur data yang terstandarisasi dan sederhana. Dengan begitu, seluruh transaksi yang ada di ekosistem dapat dipantau.
“Dengan kode yang terstandarisasi, kita bisa ambil sektor-sektor mana dari setiap daerah yang kita perlukan untuk kita dorong karena emang datanya ada,” ujar dia.