Bidik Pertumbuhan Ekonomi 8%, Dicky Kartikoyono Tawarkan Strategi Pentahelix dalam 'Fit and Proper Test' Calon ADK OJK
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Komisi XI DPR RI mulai menggelar uji kelayakan atau fit and proper test seleksi calon Anggota Dewan Komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada hari ini, Rabu (11/3/2026). Salah satu kandidat yang memaparkan visinya adalah Kepala Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Dicky Kartikoyono, yang menekankan pentingnya kontribusi stabilitas sistem keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam paparannya di hadapan anggota dewan, Dicky menyoroti kondisi perbankan dan pasar keuangan saat ini yang dinilai sudah cukup baik dari sisi indikator keuangan. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai peran fundamental sektor keuangan dalam mendukung visi pertumbuhan ekonomi pemerintah.
"Namun pertanyaan yang sangat fundamental, apakah kondisi stabilitas di sistem keuangan itu bisa berkontribusi optimal untuk pertumbuhan ekonomi?. Itu yang paling fundamental dalam pemikiran kami," ujar Dicky.
Baca Juga
Dicky menjelaskan bahwa untuk mencapai visi Asta Cita Presiden dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar 8%, sektor pembiayaan tidak bisa hanya tumbuh di kisaran 8 hingga 10%. Ia menegaskan perlunya peningkatan pembiayaan yang jauh lebih besar melalui strategi yang komprehensif, baik dari sisi penyaluran kredit maupun penguatan pasar modal.
Salah satu inovasi kebijakan yang ditawarkan Dicky adalah sinergi kolaborasi Pentahelix untuk mendorong sisi permintaan (demand) dan pasokan (supply) pembiayaan.
"Penyaluran kredit itu harus ada supply, harus ada demand. Tidak cukup supply, kemudian demand-nya tidak ada. Supply-nya harus kita perkuat perbankan kita, universal banking, kemudian bagaimana melakukan sindikasi pembiayaan, penyaluran UMKM dengan data yang baik," kata Dicky.
Terkait kolaborasi ini, Dicky menyebutkan peran BI dan OJK sebagai honest brokering untuk mengurai hambatan atau bottlenecking. Ia juga menekankan pentingnya kemitraan antara pemerintah dan swasta atau Public Private Partnership, di mana institusi seperti Danantara diharapkan menjadi mitra kunci. Menurutnya, keterlibatan pihak asing dalam membawa modal dan teknologi juga sangat diperlukan untuk proyek-proyek strategis.
Selain sektor korporasi, Dicky menaruh perhatian besar pada pemberdayaan UMKM sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Ia mengusulkan mekanisme sekuritisasi untuk mendorong penyaluran kredit UMKM.
"UMKM ini kita harus dorong dengan sekuritisasi, Bapak-Ibu sekalian. Waktu saya menjadi pengawas dulu, ada SBPUK. Mereka yang biasanya fokus pada ritel itu dengan threshold tertentu sudah tercapai, selebihnya bisa disekuritisasi, dijual kepada bank-bank yang korporat," tuturnya.
Di sektor pasar modal, Dicky menargetkan pemenuhan standar MSCI sebagai prioritas utama untuk membangun kredibilitas pasar keuangan Indonesia di mata internasional. Ia mengusulkan peningkatan free float hingga 15% dan transparansi terhadap beneficiary owner. Menurutnya, penguatan regulasi ini sangat krusial untuk menarik investor global.
Menghadapi era digitalisasi, Dicky menekankan bahwa pengawasan sektor keuangan harus berbasis data yang bersifat real time atau ex ante, bukan lagi hanya ex post. Hal ini terutama berkaitan dengan perkembangan teknologi seperti kripto dan blockchain.
"Datanya tidak bisa ex post, datanya harus ex ante. Karena semuanya real time. Terlebih kalau kita kaitkan dengan kripto, dengan blockchain, dengan perkembangan teknologi, semuanya rely pada infrastruktur data," tegasnya.
Baca Juga
DPR Gelar Uji Kepatutan 10 Calon DK OJK Pagi hingga Sore, Hasil Diumumkan Hari Ini
Lebih lanjut, Dicky juga membawa program konkret untuk meningkatkan literasi keuangan melalui keterlibatan aktif seluruh pelaku industri. Ia mengusulkan agar setiap pelaku industri keuangan memiliki saluran komunikasi sosial media khusus untuk edukasi masyarakat.
"Kalau ada 1.500 pelaku industri keuangan, berarti ada 1.500 kampanye di sosial media untuk literasi. Ini tentunya akan sangat memudahkan pemahaman masyarakat terhadap perlindungan konsumen," tambah Dicky.
Terakhir, Dicky menekankan pentingnya reformasi internal di tubuh OJK melalui pengawasan terintegrasi untuk menghadapi fenomena konglomerasi keuangan. Ia mengusulkan pembentukan Joint Committee yang melibatkan berbagai sektor.
"Saat ini kalau desain dari undang-undangnya sifatnya adalah bersifat silo-silo yang menggambarkan fokus dari masing-masing sektornya, kita harus membangun Joint Committee. Joint Risk Committee, Joint Supervision Team, Joint Examination Team, sampai kemudian target-target yang kita bisa jadikan misalnya target working group bersama," pungkasnya.