Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Perlu Melonggarkan Batas Inflasi
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% pada 2026. Meski demikian terdapat beberapa pelonggaran termasuk batas inflasi.
“Setiap pertumbuhan ekonomi kita naik 0,1% itu biasanya akan diikuti dengan kenaikan inflasi,” kata Ekonom senior The Indonesia Economic Intelligence (IEI) Sunarsip saat diskusi Katadata Policy Dialogue, di Jakarta, Kamis (13/11/2025).
Dengan target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerintah seharusnya tidak lagi berbicara mengenai inflasi rendah. Menurutnya, inflasi yang sedikit lebih tinggi sebetulnya bukanlah masalah asalkan pemerintah menyiapkan pengamannya.
“Mungkin kita sudah harus mulai berani melonggarkan inflasi mungkin sampai 3%,” ucap dia.
Sunarsip menjelaskan, selain inflasi yang bakal naik, pertumbuhan ekonomi juga membutuhkan nilai tukar yang lebih longgar. Untuk itu, dia berharap terjadi kesepahaman antara otoritas moneter dan fiskal, atau antara pemerintah dan bank sentral.
“Berapa kira-kira nilai tukar yang kita dapat sepakati bersama-sama,” ujar dia.
Dengan kesepakatan ini, pemerintah dapat menentukan jaring pengaman sosial atau social safety net.
Baca Juga
Sementara itu, ekonom Bank Permata, Josua Pardede mengungkapkan outlook pertumbuhan ekonomi 2026 berada di kisaran 5,03%. Josua melihat pertumbuhan ekonomi pada 2026 masih dalam kisaran 5,1%.
“Dengan asumsi bahwa kita melihat dari sisi konsumsi rumah tangga akan cenderung pulih, balik lagi ke level 5%” ucap Josua.
Pendorong konsumsi rumah tangga pada 2026 yaitu turunnya suku bunga bank sentral dan kebijakan fiskal pemerintah yang akseleratif.
Dari sisi investasi, Josua melihat akan terjadi investasi yang cenderung meningkat. Dia memproyeksikan investasi berada di kisaran 5,5% pada 2026.
Josua melihat kinerja ekspor justru akan menjadi tantangan pada 2026. Ini terjadi karena efek perlambatan ekonomi China dan efek dari kebijakan tarif Amerika Serikat (AS) yang bisa berdampak terhadap volume dan harga komoditas ekspor Indonesia.
Tenaga ahli utama Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luthfi Ridho mengatakan secara umum pemerintah memastikan tidak ada uang menganggur pada 2026. Kekhawatiran yang muncul di benak pemerintah yaitu meski ada likuiditas di sektor perbankan, namun alirannya ke sektor riil begitu tersendak.
“Nah ini yang mau kita address supaya likuiditas yang masih menurut kita berlimpah ini bisa tersalurkan ke sektor riil sehingga diharapkan kreditnya akan bertumbuh, ekonominya riilnya akan bergerak,” ujar Luthfi.
Luthfi menyatakan pemerintah juga akan fokus terhadap penciptaan lapangan kerja pada 2026. Selain itu, pemerintah ingin menciptakan daya beli.
“Kita ingin meningkatkan daya beli, terutama yang golongan menengah dan kita melakukan itu sedapat mungkin menjaga supaya inflasinya tidak naik,” kata dia.