Redenominasi Rupiah, Apa Urgensinya?  

Oleh Primus Dorimulu

INVESTORTRUST.ID -- Setelah nyaris satu dekade tenggelam, wacana redenominasi rupiah kembali mencuat. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan kini kompak menyiapkan langkah awal untuk menyederhanakan nilai mata uang tanpa mengubah daya belinya.

Tiga nol di belakang rupiah mungkin akan dihapus, bukan untuk menurunkan nilai, tetapi untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat citra rupiah di mata dunia, dan menegaskan kematangan ekonomi Indonesia. Namun, di balik ide sederhana itu, tersembunyi tantangan besar, mulai dari stabilitas ekonomi, kesiapan teknis, hingga risiko psikologis di tengah masyarakat.

Kekhawatiran utama adalah kobaran api inflasi yang dipicu redenominasi rupiah. Banyak kalangan yang menyambut positif, tapi tidak sedikit yang nyinyir. Kata mereka yang tidak setuju: benahi dulu fondasi ekonomi. Semua masalah yang terkait jumlah digit rupiah akan teratasi dengan sendirinya. Sedangkan pihak yang mendukung mengatakan, rupiah kini terlalu banyak digit. Di banyak restoran, harga satu porsi makanan sudah ditulis Rp 150 dengan tiga angka nol dalam ukuran kecil. Menurut mereka, redenominasi rupiah akan membuat penulisan harga lebih simpel.

Lihatlah US$ 100. Cuma tiga digit, tapi nilainya pada hari Selasa (11/11/2025) sama dengan Rp 16.400. Mengapa tidak tidak dibuat Rp 100 yang nilainya sama dengan Rp 100.000? Mengapa Indonesia tidak berani mengambil langkah berani demi kepraktisan dan efisiensi?

Namun, sebuah kebijakan publik tidak sesederhana itu pertimbangannya. Pertanyaan penting yang perlu dijawab dengan cermat oleh otoritas moneter dan fiskal adalah, “Seberapa mendesakkah redenominasi rupiah jika harus dilakukan sekarang, ketika Indonesia justru tengah berpacu mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menurunkan angka pengangguran serta kemiskinan ekstrem?”

Apakah penyederhanaan nominal rupiah akan memperkuat kepercayaan publik dan investor  terhadap mata uang nasional, ataukah  justru membuka ruang kebingungan dan memicu hiperinflasi? Di sinilah pentingnya kehati-hatian, persiapan yang matang, koordinasi, dan sosialisasi. Redenominasi bukan sekadar soal tiga nol, melainkan soal waktu yang tepat, fondasi ekonomi yang kokoh, dan kesiapan bangsa menjaga martabat rupiah.

Redenominasi adalah penyederhanaan nilai nominal mata uang dengan menghapus beberapa digit nol tanpa mengubah daya beli, nilai tukar, atau harga barang dan jasa. Misalnya, Rp 1.000 menjadi Rp 1, tetapi nilai ekonominya tetap sama. Langkah ini berbeda dengan sanering yang justru mengurangi nilai uang dan daya beli masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, redenominasi dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi transaksi, memperkuat kredibilitas rupiah, dan memodernisasi sistem pembayaran nasional. Langkah itu selaras dengan visi digitalisasi ekonomi dan stabilitas makro jangka panjang.

Bank Indonesia (BI) menjelaskan bahwa redenominasi dilakukan melalui proses bertahap. Pertama, tahap persiapan hukum dan teknis, termasuk penerbitan UU Redenominasi serta koordinasi dengan pemerintah dan DPR. Pada tahapan ini, keterlibatan publik dan media massa  sangat diperlukan. Mereka dilibatkan dalam pembahasan dan sosialisasi. 

Kedua, tahap transisi, di mana rupiah lama dan rupiah baru beredar bersamaan untuk masa tertentu (1–2 tahun) agar masyarakat beradaptasi. Pada tahap transisi, setiap perkembangan dipantau dengan cermat.

Ketiga, tahap implementasi penuh, ketika seluruh transaksi, laporan keuangan, dan sistem akuntansi beralih ke rupiah baru. Untuk sampai pada tahapan ini, semua evaluasi dan perbaikan sudah dilakukan.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kebijakan redenominasi berada di bawah otoritas BI. “Itu kebijakan bank sentral. BI akan menerapkan sesuai kebutuhan pada waktunya, tetapi enggak sekarang. Enggak tahun depan, saya enggak tahu,” ujarnya di Surabaya (11/11/2025).

Kiranya pernyataan Menkeu menunjukkan kehati-hatian. BI tidak akan terburu-buru dalam mengimplementasi redenominasi  rupiah.

Plus Minus Redenominasi

Redenominasi memiliki manfaat strategis namun juga risiko nyata. Ada tiga keuntungan redenominasi rupiah. Pertama,  efisiensi transaksi dan pencatatan akuntansi, terutama dalam sistem keuangan dan pelaporan APBN.

Kedua, meningkatkan kredibilitas rupiah, karena nominal yang terlalu besar sering menimbulkan persepsi nilai rendah. Ketiga, kemudahan perbandingan internasional, memperkuat citra ekonomi Indonesia di mata dunia. Keempat, mendorong modernisasi sistem pembayaran digital.

Namun, ada pula kerugian, yakni pertama, potensi kenaikan harga akibat kecenderungan pelaku usaha membulatkan harga ke atas. Kedua, biaya administrasi dan akuntansi tinggi bagi jutaan pelaku usaha dan lembaga keuangan. Ketiga, risiko kebingungan publik bila sosialisasi tidak masif. Keempat, potensi moral hazard. Bisa saja ada oknum yang  memanfaatkan perubahan nilai nominal untuk keuntungan pribadi.

Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai redenominasi dapat mengangkat martabat rupiah di level global. Sedangkan Bhima Yudhistira dari Celios menilai belum saatnya dilakukan karena prasyarat makroekonomi—seperti inflasi rendah dan nilai tukar stabil—belum terpenuhi. Bhima bahkan mengingatkan bahwa proses  penerapan redenominasi rupiah ini bisa butuh 10 tahun hingga penerapan penuh.

Lesson Learn

Ada lima contoh negara yang sukses melakukan redenominasi mata uangnya yang perlu kita pelajari sebagai lesson learn. Pertama, Turki (2005). Bank sentral negara ini menghapus enam nol dari mata uang lama (1 juta lira lama = 1 lira baru). Tujuannya untuk mengatasi inflasi kronis dan memperbaiki citra ekonomi. Langkah ini sukses. Inflasi terkendali, kepercayaan investor meningkat, dan sistem pembayaran lebih efisien. Kunci sukses terletak pada  stabilitas ekonomi makro dan dukungan publik yang kuat.

Kedua, Korea Selatan (1962).  Mengganti “hwan” menjadi “won” dengan rasio 1 won = 10 hwan. Langkah ini sukses karena dilakukan bersamaan dengan reformasi ekonomi dan fiskal yang ketat. Kunci sukses terletak pada  stabilitas politik dan strategi industrialisasi yang agresif.

Ketiga,  Rusia (1998). Negara ini menghapus tiga nol (1.000 rubel lama = 1 rubel baru). Cara ini berhasil menstabilkan persepsi moneter pasca-krisis 1990-an. Komunikasi yang jelas dan reformasi ekonomi yang paralel merupakan kunci sukses.

Keempat, Brasil (1994). Melalui Plano Real, bank sentral negeri Samba itu mengganti cruzeiro menjadi real. Inflasi turun drastis dari ribuan persen menjadi satu digit. Reformasi ekonomi menyeluruh dan kredibilitas pemerintah menjadi kunci sukses.

Namun, ada pula sejumlah negara yang gagal dalam menerapkan redenominasi. Argentina (1970–1992)  lima kali mengganti mata uang akibat inflasi tinggi yang terus  berulang. Setiap redenominasi tidak disertai reformasi fiskal. Argentina dilanda krisis kepercayaan dan lemahnya disiplin anggaran.

Zimbabwe (2006–2009)  melakukan redenominasi sebanyak tiga kali karena hiperinflasi (1 triliun dolar lama = 1 dolar baru). Semua langkah yang diambil gagal total. Inflasi mencapai ratusan persen dan mata uang nasional akhirnya ditinggalkan. Tidak ada stabilitas ekonomi, defisit besar, dan kepercayaan publik hancur.

Venezuela (2008, 2018, 2021) menghapus nol berkali-kali (secara total 14 nol dalam 13 tahun). Tapi, semua langkah itu gagal total karena api inflasi tetap berkobar dan kondisi ekonomi terus terpuruk. Penyebab utama kegagalan adalah ketidakstabilan politik, defisit fiskal, dan lemahnya institusi moneter.

Kunci keberhasilan redenominasi adalah stabilitas makroekonomi, kredibilitas bank sentral, komunikasi publik yang jelas, dan kepercayaan pasar. Kegagalan terjadi bila redenominasi hanya kosmetik, tanpa perubahan fundamental dalam kebijakan fiskal dan moneter.

Apakah Mendesak?

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menyebut, “Kalau semua prasyarat belum terpenuhi, jangan coba-coba dilakukan redenominasi.” Ia menekankan pentingnya stabilitas pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik.

Said memandang, sosialisasi intensif bisa dilakukan pada 2026, pembahasan UU dimulai 2027, dan implementasi setelah tujuh tahun. Artinya, kebijakan ini lebih bersifat long term agenda, bukan kebutuhan mendesak.

Namun, urgensinya tetap ada di aspek simbolik dan efisiensi. Dalam jangka menengah, Indonesia perlu memperkuat persepsi rupiah agar sejalan dengan status ekonomi menengah-atas.  Tapi pada saat yang sama, pemerintah kini sedang mengejar target pertumbuhan 8%, pengurangan kemiskinan ekstrem, dan penyerapan tenaga kerja yang semuanya membutuhkan stabilitas dan fokus kebijakan. Karena itu, redenominasi tidak seharusnya menjadi prioritas utama dalam empat tahun ke depan.

Ada sejumlah prasyarat penerapan redenominasi rupiah, yakni pertama, stabilitas makroekonomi. Inflasi rendah dan terkendali. Kedua, nilai tukar rupiah harus stabil terhadap mata uang utama. Ketiga, kondisi politik dan sosial kondusif. Keempat, kesiapan sistem keuangan, logistik, dan teknologi informasi. Kelima, sosialisasi publik yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman. Keenam, penegakan hukum yang tegas untuk mencegah manipulasi harga.

Sebagaimana pengalaman negara lain, Korsel, Rusia, dan Brasil, redenominasi mata uang sukses dijalankan karena mereka menyiapkan prasyarat dengan matang. Sebaliknya, Argentina, Zimbabwe, dan Venezuala gagal karena inflasi tinggi dan stabilitas politik rapuh.

Mencegah Dampak Negatif

Wacana redenominasi pertama kali muncul dari Bank Indonesia, yang kemudian diakomodasi Kemenkeu dalam PMK No. 70 Tahun 2025 sebagai bagian dari Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. RUU Redenominasi kini telah masuk Prolegnas Jangka Menengah 2025–2029 sebagai RUU inisiatif pemerintah atas usulan BI, dengan target penyelesaian 2027. Rencana ini merupakan kelanjutan dari PMK No. 77 Tahun 2020, yang sebelumnya sudah menempatkan redenominasi sebagai agenda reformasi sistem keuangan.

Pemerintah dan BI perlu menyusun rencana cadangan (plan B) menghadapi potensi lonjakan inflasi dan gangguan bisnis. Selain itu, perlindungan konsumen harus menjadi prioritas utama. Sosialisasi publik yang masif lewat media massa  juga sangat penting.

Pengalaman internasional menunjukkan masa edukasi minimal 1–2 tahun, melibatkan media massa, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Edukasi harus menjelaskan bahwa redenominasi tidak mengubah nilai uang, hanya cara penulisannya.

Redenominasi harus dikelola sebagai proyek nasional lintas lembaga dengan tahapan berikut. Pertama, kajian makro dan teknis (oleh BI dan Kemenkeu). Kedua pembentukan kerangka hukum (melalui DPR). Ketiga, penyusunan peta jalan (roadmap) sosialisasi nasional. Keempat, kampanye publik melalui media televisi, digital, dan komunitas lokal. Kelima, masa transisi dengan dua mata uang (lama dan baru) secara paralel.

Waktu ideal sosialisasi publik menurut DPR minimal setahun penuh, disertai latihan penggunaan sistem baru di sektor perbankan, e-commerce, dan akuntansi publik.

Penutup

Redenominasi rupiah adalah langkah strategis yang hanya layak ditempuh ketika seluruh fondasi ekonomi telah kuat dan stabil. Pemerintah bersama Bank Indonesia perlu memastikan inflasi terkendali, nilai tukar stabil, sistem keuangan siap, serta dukungan politik dan sosial terbangun kokoh. Tanpa itu semua, redenominasi bisa menjadi kebijakan kosmetik—mempercantik angka, tapi menimbulkan kegaduhan ekonomi dan kebingungan publik. Karena itu, kehati-hatian adalah kunci, bukan sekadar keberanian mengambil keputusan.

Pemerintah juga harus menempatkan sosialisasi sebagai agenda utama. Redenominasi tidak akan berhasil tanpa pemahaman yang menyeluruh di masyarakat, pelaku usaha, lembaga keuangan, dan media massa. Sosialisasi publik perlu dilakukan bertahap dan berkelanjutan, menjelaskan bahwa redenominasi bukan sanering, tidak mengurangi nilai uang, dan tidak menggerus daya beli rakyat. Media perlu menjadi mitra strategis untuk menjembatani komunikasi kebijakan agar tidak menimbulkan spekulasi atau disinformasi.

Akhirnya, redenominasi rupiah bukan sekadar soal menghapus tiga nol di belakang angka, melainkan cermin kedewasaan ekonomi nasional. Ia menuntut kesiapan struktural, konsistensi kebijakan, dan kepercayaan publik. Bila dilakukan di saat yang tepat, redenominasi akan memperkuat martabat rupiah sebagai simbol kedaulatan ekonomi bangsa. Namun bila tergesa-gesa, ia bisa menjadi bumerang yang menggerus stabilitas. Karena itu, biarlah langkah besar ini dimulai bukan dengan euforia, tetapi dengan perencanaan yang matang dan komitmen menjaga kepercayaan rakyat terhadap rupiah.***