Satgas Percepatan PSN Resmi Bertugas, Menko Airlangga Tegaskan Target Tepat Waktu dan Manfaat Nyata
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto resmi memulai percepatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) melalui pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Program Strategis Pemerintah di Gedung Kementerian Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
“Satgas ini merupakan arahan Bapak Presiden pada rapat terbatas lalu, dan ditindaklanjuti dengan Rakortas Menteri, yang tujuannya untuk mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan, menyelaraskan program strategis pemerintah sehingga dapat diselesaikan tepat waktu, tercapai target dan sasaran program, serta manfaat nyata kepada masyarakat,” kata Airlangga kepada media di Jakarta, Rabu, (22/10/2025).
Dalam rapat tersebut, disepakati pembentukan tiga kelompok kerja (pokja), di antaranya pokja pertama berfokus pada percepatan realisasi dan pelaksanaan anggaran dalam program strategis pemerintah. Pokja kedua yakni mempercepat implementasi program sekaligus menyelesaikan berbagai kendala atau debottlenecking.
Sementara pokja ketiga yakni mempercepat penyelesaian regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program dan penegakan hukum.
Adapun sejumlah program pemerintah yang menjadi fokus Satgas meliputi program paket ekonomi 8+4+5, program stimulus ekonomi tahun 2026, serta kelanjutan insentif fiskal. Selain itu, Satgas juga akan menangani debottlenecking terhadap non tarif barrier dan isu per komoditas, per sektor, dan hambatan lainnya.
Airlangga menambahkan, program prioritas yang turut menjadi perhatian mencakup inisiatif yang menopang agenda utama pemerintah seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, dan berbagai program besar di kementerian.
“Pokja akan bekerja secara berkala dan hari ini adalah dimulai dengan dihadiri oleh para menteri dan kuorum, dan oleh karena itu seluruh dari hasil pembicaraan hari ini akan segera ditindaklanjuti,” tegas Airlangga.
Turut hadir sejumlah menteri yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Had Prasetyo Hadi, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, serta Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Mukhtarudin.