Ketimpangan Melebar, CORE Ingatkan Risiko Tekanan Ekonomi Makro
Poin Penting
|
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif CORE Indonesia, Mohammad Faisal, mengingatkan ekonomi Indonesia sedang menghadapi tantangan makro yang serius. Ia menyoroti ketimpangan yang melebar, rapuhnya pasar angkatan kerja, serta daya beli masyarakat yang semakin tertekan.
Menurutnya, jumlah penduduk miskin memang menurun menjadi sekitar 24 juta orang pada 2025. Namun, ada lebih dari 100 juta orang hidup di sekitar garis kemiskinan dengan pengeluaran di bawah Rp1 juta per bulan.
“Ini berarti lebih dari sepertiga penduduk Indonesia berada dalam posisi rentan,” ujar Faisal dalam diskusi Indonesia di Persimpangan: Ketimpangan, Reformasi Fiskal, dan Masa Depan Ekonomi, Senin (1/9/2025).
Di sektor ketenagakerjaan, meski angka pengangguran terbuka turun, mayoritas pekerja berada di sektor informal. Proporsinya kini mendekati 60%, sementara pekerja paruh waktu dan setengah menganggur meningkat lebih cepat dibanding pekerja penuh waktu.
Ia menambahkan kelas menengah, yang selama ini menjadi penopang konsumsi, juga menghadapi penurunan daya beli signifikan. Data Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) mencatat, 43.500 orang di-PHK sepanjang Januari-Juli 2025, naik 150% dibanding periode yang sama tahun lalu.
Ketimpangan semakin terlihat dari sisi tabungan masyarakat. Rata-rata saldo rekening dengan nominal di bawah Rp 100 juta kini hanya Rp 1,1 juta, sementara tabungan di atas Rp 2 miliar justru terus meningkat.
CORE Indonesia menilai pemerintah perlu segera membatalkan kebijakan pajak yang membebani kelas menengah bawah, termasuk PPN dan BPP. Selain itu, transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak serta retribusi daerah perlu direvisi.
“Belanja negara harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja masif, khususnya sektor padat karya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Faisal. Ia menegaskan belanja tidak produktif seperti pembentukan lembaga baru atau fasilitas untuk pejabat perlu dihentikan.
Faisal juga mengingatkan risiko eksternal akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Kebijakan itu berpotensi mendorong lonjakan impor dan menekan sektor manufaktur serta pertanian domestik, sehingga memperparah tekanan ekonomi nasional.
Faisal menyebut kondisi upah tidak banyak membantu daya beli masyarakat. Upah riil buruh hanya tumbuh 1,9% pada Februari 2025 secara tahunan, bahkan mengalami kontraksi 4,8% jika dibandingkan Agustus 2024.
Ketimpangan semakin terlihat dari sisi tabungan masyarakat. Rata-rata saldo rekening dengan nominal di bawah Rp 100 juta kini hanya Rp 1,1 juta, sementara tabungan di atas Rp 2 miliar justru terus meningkat.
CORE Indonesia menilai pemerintah perlu segera membatalkan kebijakan pajak yang membebani kelas menengah bawah, termasuk PPN dan BPP. Selain itu, transfer ke daerah yang memicu lonjakan pajak serta retribusi daerah perlu direvisi.
“Belanja negara harus diarahkan pada penciptaan lapangan kerja masif, khususnya sektor padat karya, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” tegas Faisal. Ia menegaskan belanja tidak produktif seperti pembentukan lembaga baru atau fasilitas untuk pejabat perlu dihentikan.
Faisal juga mengingatkan risiko eksternal akibat kebijakan tarif resiprokal AS. Kebijakan itu berpotensi mendorong lonjakan impor dan menekan sektor manufaktur serta pertanian domestik, sehingga memperparah tekanan ekonomi nasional.