CORE Indonesia Soroti Tekanan Harga Energi dan Defisit APBN yang Melebar

JAKARTA, Investortrust.id -- Kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menghadapi tantangan berat pada awal tahun 2026 akibat tekanan eksternal dan strategi belanja domestik yang agresif.

Gejolak harga energi global yang melonjak tajam sebagai dampak dari konflik bersenjata antara Amerika Serikat dan Iran telah memaksa pemerintah untuk mengubah skenario pengelolaan fiskal secara signifikan. Situasi ini diperparah dengan struktur penerimaan negara yang dinilai masih rapuh meskipun sempat menunjukkan angka positif pada pembukaan tahun.

Direktur Riset bidang Makroekonomi, Kebijakan Fiskal, dan Moneter Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Akbar Susamto, mengingatkan agar pemerintah membaca pertumbuhan pajak sejak awal secara hati-hati.

“Penguatan yang sementara beda dengan penerimaan yang kuat karena perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan atas ekonomi yang solid, dan realisasi berkelanjutan,” kata Akbar, saat diskusi Quarterly Economic Review, yang digelar daring, Rabu (29/4/2026).

Menurutnya, angka awal yang bergerak positif belum tentu mencerminkan penguatan struktur dan basis pajak yang sesungguhnya. Ia menegaskan bahwa penguatan yang bersifat sementara berbeda jauh dengan penerimaan yang benar-benar kuat karena perluasan basis pajak, peningkatan kepatuhan atas ekonomi yang solid, serta realisasi berkelanjutan.

Berikutnya ia menyampaikan risiko kegagalan pencapaian target atau shortfall terhadap penerimaan pajak tahun 2026 kini menjadi ancaman nyata yang harus diantisipasi.

“Jika penerimaan lemah pada kuartal-kuartal berikutnya makan tekanan terhadap defisit dan pembiayaan akan semakin meningkat,” kata dia.

Baca Juga

Tahan Harga BBM Saat Minyak Global Meroket, Bahlil Beberkan Sumber Tutupi Defisit Rp 230 T

Dengan kondisi ketidakpastian penerimaan negara saat ini, kemampuan fiskal dianggap belum cukup kuat untuk menopang seluruh kebutuhan belanja sepanjang tahun. Akbar memproyeksikan jika penerimaan melemah pada kuartal-kuartal berikutnya, maka tekanan terhadap defisit anggaran dan kebutuhan pembiayaan akan semakin meningkat secara tajam.

Sementara itu, di tengah ketidakpastian penerimaan, belanja negara yang ekspansif muncul. Strategi penerapan belanja secara awal atau front load mendorong defisit belanja tertinggi dalam lima tahun terakhir.

“Belanja yang front load ini mendorong pelebaran defisit yang sangat cepat, di kuartal I-2025, defisit mencapai 34,8% dari target tahunan,” ujar dia.

Dengan angka ini, kata Akbar, tekanan defisit muncul sangat dini. Defisit bergerak cepat pada awal tahun, maka ruang manuver fiskal pada kuartal berikutnya jadi terbatas.

Pada saat yang sama, belanja pemerintah pusat yang tumbuh 47,%, tidak diikuti peningkatan dengan Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa. Transfer untuk daerah mengalami kontraksi. Dengan kondisi itu, pembiayaan terhadap perkembangan ekonomi daerah dipertanyakan.

Akbar mengatakan defisit yang melebar ini justru dipertanyakan. “Apakah defisit yang terbentuk karena belanja produktif, terarah, berdampak kuat? Tentu berbeda dari defisit yang muncul karena belanja kualitas dan efektivitasnya belum jelas,” ujar Akbar.