LPEM UI: Penduduk Miskin Turun, Ketimpangan Pendapatan Melebar

JAKARTA, investortrust.id -- Pemerintahan Presiden Jokowi berhasil mencapai kinerja yang lebih positif pada sejumlah indikator sosial. Jumlah penduduk miskin menurun. Meski koefisien Gini menurun, pertumbuhan selama periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi cenderung kurang inklusif sehingga terjadi pelebaran ketimpangan pendapatan. 

Menurut laporan LPEM Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), pada tahun 2018, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,82% dan terus menurun hingga Covid-19 menghantam perekonomian. “Terlepas dari Covid-19, kedua periode pemerintahan Presiden Jokowi berhasil melanjutkan tren penurunan kemiskinan secara konsisten sejak era Presiden Megawati,” kata Ekonom Senior LPEM FEB UI, Teuku Riefky dalam analisis kuartalan Indonesia Economic Outlook 2024, Jumat (02/02/2024).

Pada periode keduanya, kata Riefky, pemerintahan Presiden Jokowi berhasil menurunkan rata-rata tingkat kemiskinan menjadi 9,45% dan mencapai tingkat terendahnya pada tahun 2023 dengan hanya 9,36% penduduk miskin di Indonesia.

Demikian pula soal ketimpangan, kata dia, telah terjadi peningkatan yang signifikan sejak Presiden Jokowi menjabat sebagai Presiden. Koefisien Gini di Indonesia memburuk cukup signifikan selama periode kedua administrasi Presiden SBY, dengan rata-rata nilai melonjak menjadi 0,404 dari 0,354 di periode pertama masa jabatannya.

Hal itu telah diperbaiki menjadi 0,393 pada periode pertama Presiden Jokowi dan bahkan lebih lanjut menjadi 0,386 pada periode kedua. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ekonomi tumbuh relatif lebih lambat, pembagian kue ekonomi dilakukan secara lebih merata. “Dari sisi distribusi kesejahteraan, perbaikan koefisien Gini menunjukkan kualitas pertumbuhan yang lebih baik di era Presiden Jokowi dibandingkan dengan era Presiden SBY,” kata dia.

Melihat lebih dalam pada distribusi pendapatan, kurva insiden pertumbuhan (growth incidence curve (GIC), yang menggambarkan peningkatan kesejahteraan untuk setiap persentil kelompok pendapatan, dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang distribusi kesejahteraan selama era Presiden Jokowi. “Secara spesifik, grafik GIC memiliki bentuk yang terbalik antara periode pertama dan kedua Presiden Jokowi. Bentuk U terbalik dari GIC pada periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lebih inklusif dan merata karena populasi kelas menengah menikmati peningkatan kesejahteraan yang lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok termiskin dan terkaya,” kata Riefky.

Dengan demikian, lanjut dia, koefisien Gini dapat mencapai 0,38 pada tahun 2019. Di sisi lain, GIC berbentuk U selama periode kedua Presiden Jokowi menunjukkan peningkatan kesejahteraan terjadi bagi 20% populasi termiskin dan 10% terkaya.

Kemudian, penduduk kelas menengah dengan persentil pendapatan 60%-80% mengalami pertumbuhan kesejahteraan yang negatif. “Ini menyiratkan bahwa meskipun koefisien Gini tercatat lebih rendah selama periode kedua Presiden Jokowi, pertumbuhan kesejahteraan yang terjadi relatif kurang inklusif dan mungkin memperlebar ketimpangan pendapatan dibandingkan dengan periode pertama,” kata dia.

Dari segi distribusi regional, belum banyak kemajuan tercatat selama era Presiden Jokowi. Porsi aktivitas ekonomi di Jawa dan Sumatera (bagian barat Indonesia) tidak banyak mengalami perbaikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2004. Konsentrasi aktivitas ekonomi bahkan mencapai puncaknya pada akhir periode pertama Presiden Jokowi, dengan Jawa dan Sumatera menyumbang 85% dari aktivitas ekonomi di Indonesia.

Meski begitu, kata Riefky, terdapat sedikit penurunan dalam disparitas regional pada tahun 2022 di mana porsi aktivitas ekonomi Jawa dan Sumatera menurun menjadi 83,3%. “Meskipun telah menjadi 'janji kampanye' yang populer untuk memperkecil kesenjangan ekonomi antara bagian barat dan timur Indonesia dalam kampanye presidennya tahun 2014 dan 2019, administrasi Jokowi gagal memenuhi janji ini di mana tidak banyak kemajuan yang terlihat dalam data aktual,” tegas Riefky.