Menteri PANRB: Transformasi Digital Motor Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Berusaha
Poin Penting
|
JAKARTA, Investortrust.id – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menegaskan transformasi digital merupakan elemen penting dalam tata kelola pemerintahan modern dan menjadi motor penggerak reformasi birokrasi.
Penegasan tersebut disampaikan Rini seusai penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian PANRB dan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengenai Transformasi Digital Pemerintah untuk Kemudahan Berusaha di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (21/8/2025).
Rini menjelaskan kementeriannya memiliki mandat besar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Salah satu pilar utamanya adalah implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yakni platform digitalisasi birokrasi yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018.
Baca Juga
AI Bukan Cuma Tren! Luhut Dorong 'Digital Government' Biar Birokrasi Enggak Ribet
“Kementerian PANRB punya tugas besar dalam tata kelola, dan salah satunya adalah bagaimana membangun transformasi digital. Kami juga menjadi koordinator untuk implementasi SPBE dan aktif dalam Komite Transformasi Digital Pemerintah,” kata Rini.
Melalui kerja sama dengan Kadin, lanjutnya, pemerintah berupaya memastikan digitalisasi birokrasi mampu memperkuat layanan publik sekaligus memberikan kemudahan bagi dunia usaha.
“Salah satu cara memudahkan layanan adalah dengan transformasi digital. Dengan kerja sama ini, kita bisa saling berkolaborasi untuk menjawab kebutuhan dunia usaha terhadap pemerintah,” tambah Rini.
Pilar reformasi birokrasi
Menurut Rini, transformasi digital menjadi pilar utama dalam enam program reformasi birokrasi yang berdampak langsung bagi masyarakat dan pelaku usaha. Ia menekankan, agenda reformasi birokrasi tidak akan berhasil tanpa tata kelola yang baik. Adapun tata kelola baik hanya dapat dicapai melalui digitalisasi.
“Kami berharap kerja sama ini dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan dunia usaha, agar negara selalu hadir di setiap aspek kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha,” tegasnya.
Baca Juga
Ada Kecenderungan Birokrasi Bikin Susah, Prabowo Instruksikan Perbaiki Sistem
Saat ini, realisasi nota kesepahaman tersebut masih dalam tahap pembahasan program. “Ini kan baru MoU, jadi kami sedang mendiskusikan langkah-langkah konkret apa saja yang bisa dilakukan ke depan,” jelas Rini.
Kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha di bidang transformasi digital diharapkan dapat mempercepat terciptanya ekosistem bisnis yang lebih efisien, transparan, dan mendukung hilirisasi serta investasi jangka panjang.