Utang Indonesia Aman, PMI-BI Industri Pengolahan Naik 51,58%
JAKARTA, investortrust.id - Tren utang pemerintah secara global menunjukkan peningkatan signifikan, berdasarkan data terbaru dari CEIC Data dan International Monetary Fund (IMF). Hal ini lantaran tingginya tantangan fiskal yang dihadapi banyak negara akibat dampak pandemi Covid-19, meningkatnya ketegangan geopolitik, dan perlambatan ekonomi dunia. Namun demikian, rasio utang pemerintah Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) masih dalam batas aman dan posisinya lebih baik dibanding sejumlah negara-negara maju maupun berkembang. Di sisi lain, kinerja industri pengolahan RI juga tetap terjaga.
Rasio utang pemerintah Indonesia juga masih sesuai regulasi yakni maksimal 60% PDB. Batas atas rasio utang terhadap PDB menurut Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 adalah 60%.
Di antara ASEAN-5, Indonesia masih mempertahankan rasio utang pemerintah terhadap PDB yang relatif rendah, yakni sekitar 39,2% pada 2024. Hal ini mencerminkan kebijakan fiskal yang hati-hati. Sedangkan, Singapura menunjukkan rasio utang tinggi yang diperkirakan mencapai 165% terhadap PDB, yang sebagian besar disebabkan oleh strategi pengelolaan utang yang berbeda, demikian pula besaran akumulasi cadangan devisa dan investasi.
Pada tahun 2024, utang pemerintah RI tercatat sekitar US$ 529 miliar dan PDB sekitar US$ 1,35 triliun. Sementara itu, pemerintah Negara Kota Singapura yang bertetanggaan memiliki utang menembus US$ 926,5 miliar dan PDB sekitar US$ 561,73 miliar.
"Untuk kinerja industri pengolahan RI juga tetap terjaga. Kinerja Lapangan Usaha (LU) Industri Pengolahan pada triwulan I-2025 berada pada fase ekspansi (indeks >50%), tecermin dari PMI-BI triwulan I-2025 sebesar 51,67%, lebih tinggi dari triwulan IV-2024 sebesar 51,58%," kata Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Denny Prakoso dalam keterangan di Jakarta, 25 April 2025.
Baca Juga
Tertinggi Industri Mamin
Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen berada pada fase ekspansi yaitu Volume Total Pesanan, Volume Persediaan Barang Jadi, Volume Produksi, dan Total Jumlah Tenaga Kerja. Berdasarkan Sublapangan Usaha (Sub-LU), sebagian besar Sub-LU berada pada fase ekspansi, dengan indeks tertinggi pada Industri Makanan dan Minuman, diikuti oleh Industri Alat Angkutan dan Industri Furnitur.
"Perkembangan tersebut sejalan dengan hasil Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) Bank Indonesia, yang mengindikasikan kinerja kegiatan LU Industri Pengolahan tetap tumbuh dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) sebesar 0,67%," ujar Denny.
Baca Juga
Pada triwulan II-2025, kinerja LU Industri Pengolahan diprakirakan juga tetap terjaga dan berada pada fase ekspansi. Hal ini tecermin prakiraan PMI-BI sebesar 51,92%.
Berdasarkan komponen pembentuknya, mayoritas komponen diprakirakan berada pada fase ekspansi dengan indeks tertinggi pada komponen Volume Produksi, diikuti Volume Total Pesanan, Volume Persediaan Barang Jadi, dan Total Jumlah Tenaga Kerja. Sementara, komponen Penerimaan Barang Pesanan Input diprakirakan membaik meski masih berada pada fase kontraksi.
"Mayoritas Sub-LU juga diprakirakan berada pada fase ekspansi. Indeks tertinggi pada Industri Kayu, Barang dari Kayu, Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya, diikuti oleh Industri Pengolahan Tembakau dan Industri Logam Dasar," paparnya.
Utang Jepang 200% Lebih PDB
Sementara itu, pada tahun 2024, rasio utang pemerintah Jepang terhadap PDB luar biasa tinggi, menembus 200% lebih. Rasio utang negara di Asia Timur ini diestimasi 216,2% terhadap PDB, dengan utang sekitar US$ 13,64 triliun dan PDB US$ 6,31 triliun.
Sedangkan rasio utang pemerintah Amerika Serikat terhadap PDB diperkirakan sekitar 126,0% tahun lalu. Hal ini dengan estimasi utang sekitar US$ 34,0 triliun dan PDB US$ 27,0 triliun.
Utang terbesar pemerintah Indonesia saat ini sebagian besar berada di Surat Berharga Negara (SBN), khususnya Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto sebelumnya mengatakan, tingkat rasio utang pemerintah RI terhadap PDB relatif terus stabil di kisaran 39%, meski nominal utang per Januari 2025 naik.
Berdasarkan catatan posisi utang pemerintah pusat dalam Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan 2024, nilai per Januari 2025 menembus Rp 8.909,14 triliun. Ini naik sekitar 1,22% daibanding posisi Desember 2024 Rp 8.801,09 triliun.
Suminto mengatakan, dengan total utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 8.909,14 triliun Januari, rasionya terhadap PDB atau debt to GDP ratio sebesar 39,6%. Ini sedikit lebih rendah dari rasio utang terhadap PDB per Desember 2024 yang sebesar 39,7% meski nominal utangnya lebih rendah Rp 8.801,09 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kepemilikan non-resident di SBN turun. Per 22 April 2025, porsi kepemilikan asing mencapai 14,25% atau menurun dibandingkan 27 Maret sebesar 14,3%.