Ekonom: Bahaya Serangan Balik AS Usai Penundaan Tarif, Pemerintah Diminta Tak Terlena
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin berharap pemerintah Indonesia tak terlena dengan keputusan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang menunda penetapan tarif impor selama 90 hari.
“Kenapa ditunda? Karena country risk Amerika tinggi. Hal ini bisa memicu lonjakan bunga obligasi baru yang bakal diterbitkan pemerintah,” kata saat diskusi di Universitas Paramadina, Jakarta, Kamis (17/4/2025).
Pada 2025 ini, Wijayanto menyebut, AS memerlukan anggaran sebesar US$ 9,2 triliun untuk me-refinancing utangnya. Apabila refinancing dilakukan saat bunga mahal tentu anggaran pemerintah AS makin berat. “Hal ini mendorong negara tersebut menunda untuk sementara penerapan tarif resiprokal,” ucap dia.
Baca Juga
Joint Economic Commitee Senate mencatat hingga 3 April 2025, utang pemerintah secara bruto tercatat mencapai US$ 36,22 triliun. Utang ini terdiri dari utang publik sebesar US$ 28,96 triliun dan utang antarpemerintah sebesar US$ 7,26 triliun.
Wijayanto menilai, langkah Trump membuat tarif sebetulnya bukan ingin menyasar defisit perdagangan dengan mitra dagang. Langkah penetapan tarif itu justru dilakukan untuk menekan defisit APBN pemerintah AS.
“Kalau defisit tidak ditekan tahun 2034 akan mencapai US$ 57 triliun dan kebangkrutan fiskal (AS) di depan mata,” jelas dia.
Defisit Anggaran
Sementara, jika dilihat rata-rata, defisit perdagangan AS sebesar 3,1% dari PDB selama 10 tahun terakhir. Defisit perdagangan ini menjadi beban seluruh sektor perekonomian di AS.
“Defisit anggaran berapa? 5,6% dari PDB. Ini lebih besar dari defisit perdagangan. Ini ditanggung oleh pemerintah,” ujar dia.
Baca Juga
Saham Merdeka Copper (MDKA) Mendadak Melesat, Ternyata Terdorong Sentimen Ini
Untuk menekan defisit, Trump melakukan pemangkasan terhadap sejumlah anggaran. Selain itu, Trump juga menaikkan pendapatan. Tapi, hanya ada dua pilihan yang harus diambil Trump, menaikkan pajak atau menaikkan tarif.
Langkah menaikkan pajak akan menimbulkan gejolak di masyarakat AS dan melanggar filosofi Partai Republik. Sehingga, Trump menaikkan tarif dengan narasi melindungi industri dan menciptakan lapangan kerja.
“Dan ketika Trump menunda 90 hari, kita jangan senang. Bukan untuk kepentingan kita, untuk kepentingan Amerika. Setelah merasa kuat, mereka nyerang lagi,” ucap dia.

