Bagaimana agar Asia Mampu Memenangi Trumponomics?
Oleh Tri Winarno,
mantan Ekonom Senior
Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter
Bank Indonesia
INVESTORTRUST.ID - Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengangkat momok kekacauan ekonomi dan geopolitik di Asia. Dengan kebijakan transaksional Trump yang mengusung perdagangan proteksionis dan pengambilan keputusan yang tidak menentu, masing-masing negara memiliki sedikit pilihan untuk melawan diplomasi.
Tantangannya sangat berat. Pendekatan Trump yang kasar dan bahkan mengintimidasi terhadap sekutu jangka panjang menimbulkan keraguan serius tentang kelayakan komitmen keamanan Amerika yang telah berlangsung puluhan tahun, yang menjadi sandaran banyak negara Asia.
Lebih buruknya, sekutu perjanjian Amerika (Jepang, Korea Selatan, dan Filipina) serta mitra strategisnya (Taiwan) khawatir Trump dapat secara aktif merusak keamanan mereka. Ini misalnya menawarkan konsesi kepada Tiongkok atau Korea Utara.
Baca Juga
Sementara itu, upaya agresif Trump untuk membentuk kembali sistem perdagangan global – termasuk dengan menekan perusahaan asing memindahkan pabrik mereka ke AS – telah mengganggu pasar dunia dan menimbulkan ketidakpastian kebijakan cukup besar. Hal ini mengancam bakal merusak pertumbuhan dan stabilitas keuangan di negara-negara Asia, khususnya negara-negara yang memiliki surplus perdagangan besar dengan AS – seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara ASEAN.
Balas Tarif Perparah Keadaan
Depresiasi mata uang dapat mengimbangi sebagian dampak tarif. Namun, jika pemerintahan Trump menindaklanjuti rencananya untuk melemahkan dolar AS, negara-negara surplus akan kehilangan kelonggaran parsial ini dan neraca perdagangan mereka akan memburuk. Sementara, beberapa negara mungkin tergoda untuk menerapkan tarif pembalasan, namun hal ini hanya akan memperparah kerugian bagi industri mereka yang berorientasi ekspor.
Jika bertindak sendiri-sendiri, negara-negara Asia memiliki pengaruh yang terbatas tidak hanya dalam negosiasi perdagangan dengan AS, tetapi juga dalam sengketa ekonomi atau diplomatik lebih luas. Namun, dengan memperkuat kerja sama strategis dan keamanan – menggunakan platform seperti ASEAN, ASEAN+3 (dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan), serta Konferensi Tingkat Tinggi (KTT Asia Timur) – mereka dapat membangun penyangga terhadap ketidakpastian kebijakan AS dan meningkatnya ketegangan geopolitik. Dengan memperdalam integrasi perdagangan dan keuangan, Asia dapat mengurangi ketergantungan pada pasar AS dan meningkatkan ketahanan ekonomi mereka.
Salah satu prioritasnya adalah mendiversifikasi kemitraan perdagangan melalui perjanjian perdagangan bebas multilateral. Ini berarti, sebagai permulaan, memperkuat Perjanjian Komprehensif dan Progresif untuk Kemitraan Trans-Pasifik (the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership/CPTPP) – yang mencakup Australia, Brunei Darussalam, Kanada, Chili, Jepang, Malaysia, Meksiko, Selandia Baru, Peru, Singapura, Inggris, dan Vietnam. Ini seperti dengan memperluas keanggotaannya, di mana Tiongkok dan Korea Selatan telah menyatakan minatnya untuk bergabung.
Baca Juga
Dana Asing Berbalik Masuk dan Rupiah Menguat Sepekan, Ada Apa?
Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional – yang mencakup sepuluh negara ASEAN, ditambah Australia, Tiongkok, Jepang, Selandia Baru, dan Korea Selatan – juga harus ditingkatkan, melalui aturan perdagangan dan investasi yang lebih kuat dan mungkin ditambah India. Mengingat dinamika ekonomi Asia-Pasifik yang luar biasa, pengaturan perdagangan regional yang lebih kuat dapat berfungsi sebagai penyeimbang yang kuat terhadap proteksionisme AS.
Asia memiliki pilihan lain untuk meningkatkan perdagangan intraregional. Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan harus melanjutkan negosiasi untuk perjanjian perdagangan bebas mereka sendiri.
Jepang dan Korea Selatan merupakan negara yang cocok, mengingat kedekatan geografis dan nilai-nilai demokrasi yang mereka anut. Keikutsertaan Tiongkok menimbulkan sejumlah tantangan – terutama karena postur militernya yang semakin agresif di kawasan tersebut – tetapi tantangan tersebut layak dihadapi, mengingat pasar Tiongkok yang besar dan kemampuan teknologinya yang maju. Dengan AS yang mengutamakan kepentingan ekonomi di atas prinsip-prinsip demokrasi, negara-negara Asia tidak dapat menghindari pragmatisme demi ideologi.
Komunikasi Lebih Jelas
Di luar perdagangan, Asia harus membangun kerja sama yang dimulai setelah krisis keuangan global 2008. Prakarsa Multilateralisasi Chiang Mai, yang menyediakan dukungan likuiditas bagi negara-negara anggotanya (ASEAN+3) selama krisis, harus diperkuat.
Selain itu, bank sentral dan kementerian keuangan Asia harus bekerja sama untuk membangun kerangka stabilitas keuangan yang lebih efektif. Pengaturan manajemen krisis harus diperkuat, respons kebijakan terkoordinasi, dan komunikasi lebih jelas, untuk menstabilkan pasar mata uang dan sistem keuangan selama periode volatilitas eksternal.
Trump ini juga bukan satu-satunya alasan mengapa Asia harus memperdalam kerja sama menghadapi ancaman dari ekonomi terbesar di dunia itu. Meningkatnya perang dagang dan teknologi antara AS dan Cina mengancam dunia pecah menjadi blok-blok ekonomi yang bersaing, yang akan sangat mengganggu perdagangan dan investasi global.
Namun, masih ada waktu untuk menghindari hasil itu, dengan membangun sistem multipolar yang terdiri dari beberapa blok ekonomi dengan keanggotaan yang tumpang tindih. Dengan mendorong integrasi ekonomi di dalam kawasan maupun sekitarnya, negara-negara Asia akan meletakkan dasar bagi tatanan yang berketahanan.
Di era fragmentasi geo-ekonomi, negara-negara Asia dapat dengan mudah menjadi korban dari keinginan negara-negara besar bila tak segera mengambil inisiatif untuk mengatasinya. Namun, dengan memperkuat kemitraan perdagangan, memajukan kerja sama keuangan, meningkatkan kolaborasi strategis, dan membangun ketahanan ekonomi, Asia dapat mengendalikan masa depan dan memposisikan diri sebagai arsitek utama ekonomi global yang dikonfigurasi ulang.
Kawasan yang bersatu memiliki peluang untuk melawan Trumponomics. Dan, Indonesia sebagai negara terbesar di ASEAN harus menjadi salah satu pemrakarsa dan pendorong utama terwujudnya aliansi persatuan Asia, agar kemakmuran bersama dapat diraih.
Jakarta, 28 Maret 2025