Indef Ingatkan Pemerintah untuk Waspadai Kenaikan Utang Berpotensi Bebani Generasi Mendatang
JAKARTA, investortrust.id - Peneliti Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Riza Annisa Pujarama mengingatkan pemerintah untuk waspada terhadap peningkatan utang guna mendanai APBN. Hal ini setelah utang pemerintah menembus angka Rp 9.000 triliun per Februari 2025.
“Penambahan utang ini perlu diwaspadai dan menjadi concern,” kata Riza, dalam diskusi “Ekonomi Lebaran Saat Cekak Anggaran” yang digelar daring, Rabu (19/3/2025).
Dia mengatakan, pemerintah sudah terlalu bergantung pada utang untuk membiayai berbagai programnya. Kewaspadaan itu tidak hanya dilihat dari total utang yang ditarik melainkan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) yang tinggi. “Yield kita itu tinggi, SBN tetap laku dengan kupon 6,8% hingga 7%,” ujar dia.
Baca Juga
Utang Pemerintah Jatuh Tempo Rp 800 Triliun, Pasokan Surat Utang Meningkat
Riza mencatat peningkatan tren kenaikan imbal hasil SBN setiap tahun. Dengan peningkatan ini, beban utang akan memberatkan APBN. Pada 2025, porsi belanja pemerintah pusat untuk pembayaran bunga utang sudah mencapai 20%.
“Jadi bisa dibayangkan ketika yield naik, maka jumlah utang akan meningkat terus, bukan tidak mungkin akan membebani generasi mendatang,” ujar dia.
Riza Annisa Pujarama
Riza menyebut pemerintah harus membayar utang dan bunganya sekitar Rp 1.300 triliun pada 2025. Oleh karena itu, pemerintah disarankan untuk membenahi pola pengelolaan utang, sehingga generasi mendatang dalam 10 tahun tak terbebani utang.
“Yang kita khawatirkan adalah improvement penerimaan perpajakan tidak secepat dari pertumbuhan utang. Bisa jadi nanti solusi singkatnya menaikkan tarif pajak lagi yang tentu memberatkan generasi mendatang,” ujar dia.
Baca Juga
Tak Seperti Saham, Kemenkeu Ungkap Investor Asing justru Agresif Borong SBN
Dalam APBN edisi Maret 2025, disebut pemerintah sudah menarik 28,9% dari total target penerbitan utang untuk 2025. Total, penarikan utang itu menghasilkan Rp 224,3 triliun.
Total pembiayaan anggaran tersebut didominasi penerbitan SBN. Realisasi penerbitan SBN mencapai Rp 238,8 triliun atau 37,2% dari target Rp 642,5 triliun. Adapun realisasi pembiayaan utang yang berasal dari pinjaman -Rp 14,4 triliun.
Realisasi pembiayaan non utang tercatat -Rp 4,3 triliun. Dengan demikian, total pembiayaan anggaran hingga Februari 2025 tercatat Rp 220,1 triliun atau 35,7% dari target Rp 522,8 triliun.
Baca Juga
Menko Airlangga Berharap Berbagai Insentif Dapat Perbaiki APBN 2025
Sementara itu, Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI) melaporkan posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Januari 2025 tetap terkendali. Posisi ULN Indonesia pada Januari 2025 tercatat sebesar US$ 427,5 miliar, atau tumbuh 5,1% secara tahunan, meningkat dibandingkan dengan posisi ULN Desember 2024 yang tumbuh 4,2% secara tahunan.
Posisi ULN pemerintah pada Januari 2025 sebesar US$ 204,8 miliar atau tumbuh sebesar 5,3% secara tahunan, meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan 3,3% secara tahunan pada bulan sebelumnya. Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi peningkatan aliran masuk modal asing pada surat berharga negara (SBN) internasional, seiring tetap terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.