Celios: Penundaan Pengangkatan CASN Rugikan Ekonomi Rp 11,9 Triliun
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan penundaan pengangkatan calon aparatur sipil negara (CASN) dapat merugikan perekonomian hingga Rp 11,9 triliun. Perhitungan tersebut menggunakan metode input-output.
“Dampak berganda yang hilang karena penundaan pengangkatan CPNS bisa lebih besar lagi ke total ekonomi. Selain kerugian ekonomi secara keseluruhan, pendapatan masyarakat dapat turun hingga Rp 10,4 triliun,” kata Bhima dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (11/03/2025).
Baca Juga
Bisnis Baru dan Buyback Obligasi Dongkrak Kinerja PGN (PGAS), Capex Rp 5 Triliun
Ada yang Sudah Undurkan Diri
Menurut Bhima, dampak penundaan pengangkatan CASN ini paling dirasakan oleh si calon abdi negara. Bagi mereka yang sudah mengundurkan diri, penundaan akan membuat mereka menganggur semu selama 9 bulan.
Jika asumsi rata-rata gaji pokok ASN sebesar Rp 3,2 juta untuk masa kerja 0-3 tahun. Dengan gaji pokok 80%, dikurangi pajak, dan ditambahi berbagai tunjangan, seorang ASN bisa mengantongi Rp 3 juta per bulan.
“Kalau ada sembilan bulan penundaan pengangkatan CPNS, artinya ada potensi pendapatan per orang ASN yang hilang sebesar Rp 27 juta. Sementara ada 250.407 formasi yang dibutuhkan baik pusat dan dan daerah, maka dari sisi total pendapatan ASN yang berpotensi hilang akibat penundaan pengangkatan sebesar Rp 6,76 triliun," paparnya.
Baca Juga
Selain itu, pengusaha juga akan dirugikan dari gagalnya pengangkatan CASN ini. Bhima menjelaskan kerugian ini karena uang gaji dan tunjangan seharusnya bisa dibelanjakan CASN untuk berbagai kebutuhan justru menjadi potential loss.
“Estimasinya pengusaha rugi secara tidak langsung sebesar Rp 3,68 triliun, dari kebijakan penundaan pengangkatan CASN,” kata dia.
Bhima mengatakan sebanyak 110 ribu tenaga kerja ikut terdampak. Secara tidak langsung, penundaan pengangkatan CPNS berimbas luas ke output sektor jasa pemerintah turun Rp 3,5 triliun, perdagangan Rp 441,7 miliar, hingga penyediaan makan minuman terpukul Rp 286,8 miliar.
“Sektor tersebut bisa melakukan efisiensi, atau menunda juga perekrutan karyawan baru,” kata dia.