Ekonom Sebut Target Defisit Transaksi Berjalan 2029 Aneh
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky menilai langkah pemerintah menetapkan target defisit transaksi berjalan yang melebar hingga US$ 25,8 miliar atau 1,09% dari produk domestik bruto (PDB) pada 2029 cukup aneh. Sebab, proyeksi ini tidak sejalan dengan narasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
“RPJMN menyatakan akan mengandalkan ekspor bagi pertumbuhan ekonomi dan memperkuat ketahanan eksternal,” tulis Awalil, dikutip Senin (10/3/2025).
Transaksi berjalan merupakan neraca perdagangan barang dan jasa dalam arti luas. Cakupannya melebihi neraca perdagangan publikasi Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca Juga
Naik, Surplus Neraca Perdagangan Januari Capai US$ 3,45 Miliar
Transaksi berjalan juga memasukkan arus penerimaan dan pembayaran atas keseluruhan jasa dalam transaksi internasional. Salah satu indikator yang disajikan adalah transaksi berjalan beserta empat komponennya yang juga merupakan neraca.
Pemerintah memproyeksikan defisit transaksi berjalan melebar hingga US$ 25,80 miliar atau 1,09% dari PDB pada 2029. Adapun dalam proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), defisit transaksi berjalan Indonesia pada 2029 sedikit lebih lebar, yakni US$ 29,04 miliar (1,43%).
Berdasarkan dokumen RPJMN, komponen pertama transaksi berjalan adalah neraca barang. Pada 2029, ekspor diproyeksikan mencapai US$ 402,95 miliar, meningkat 53,91% dari 2024. Impor ditargetkan US$ 371,85 miliar, meningkat 67,59% dari 2024. Sedangkan surplus barang mencapai US$ 31,10 miliar, turun 22,11% dari 2024.
Menurut Awalil Rizky, penurunan itu terasa janggal karena tidak sejalan dengan narasi RPJMN 2025-2029. “Aneh, target surplus perdagangan barang kok malah menurun,” kata dia.
Neraca Pendapatan Primer
Komponen kedua, kata Awalil, adalah neraca jasa-jasa. Pada 2029, komponen ini diproyeksikan mencapai US$ 68,59 miliar meningkat 75,88% dari 2024. Impor mencapai US$ 83,82 miliar, naik 45,35% dari 2024, sedangkan defisit US$ 15,23 miliar, menurun 18,41%.
“Target cukup berat, namun masih cukup realistis. Sayang, tidak didukung narasi strategi pengembangan jasa yang bisa diekspor (tradeable), hanya berharap pada pariwisata,” ujar dia.
Komponen ketiga, menurut Awalil Rizky, yaitu neraca neraca pendapatan primer. Pada 2029, neraca neraca pendapatan primer diproyeksikan mengalami defisit US$ 53,00 miliar, meningkat 46,85% dari 2024. Proyeksi defisit selebar itu melampaui tren historis peningkatan defisit selama ini.
“Bisa diartikan sebagai pengakuan makin besarnya biaya jasa modal asing yang masuk ke Indonesia di masa mendatang,” ucap dia.
Awalil menjelaskan, komponen keempat adalah neraca pendapatan sekunder. Pada 2029, Presiden Prabowo Subianto memproyeksikan surplus US$ 11,37 miliar atau meningkat 90,23% dari kondisi 2024.
“Target ini kurang realistis jika dilihat dari kondisi 2019 yang surplusnya meningkat 46,15% dibanding 2014. Bahkan, surplusnya turun pada 2024 dibanding 2019,” ujar dia.
Menurut Awalil, Indonesia lebih sering mengalami defisit transaksi berjalan. Pada era 1981-1997 selalu defisit, era 1998-2011 selalu surplus, era 2012-2020 selalu defisit, pada 2021 dan 2022 surplus, sedangkan pada 2023 dan 2024 kembali defisit.
Baca Juga
Tak Hanya Pemangkasan BI Rate, Ketidakpastian Global dan Neraca Perdagangan Perlu Diantisipasi
“Transaksi berjalan yang lebih sering defisit, apalagi dengan nilai besar. Itu mengindikasikan ketahanan eksternal perekonomian Indonesia tidak terlampau kuat. Defisit itu bisa menggerus cadangan devisa dan melemahkan nilai tukar rupiah,” papar dia.
Awalil Rizky menambahkan, dalam narasi dokumen RPJMN juga tidak dikemukakan strategi baru mendorong pengelolaan tenaga kerja indonesia (TKI) atau pekerja migran Indonesia (PMI).
Remitansi TKI yang merupakan kontribusi utama dalam penerimaan pendapatan sekunder, menurut Awalil, seolah bukan bagian dari kebijakan pemerintah. “Pada saat bersamaan, tidak diakui bahwa berkurangnya surplus era 2019-2024 disumbang pula oleh peningkatan remitansi tenaga kerja asing (TKA),” tutur dia.