Ekonom Paramadina Sebut Pemerintahan Prabowo Tak Diwarisi Kinerja Fiskal dan Moneter yang Solid

JAKARTA, investortrust.id - Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tak mendapat warisan fiskal dan moneter yang solid. Ini berbeda dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mendapat limpahan fiskal dan moneter yang cukup.

Tanpa adanya warisan fiskal dan moneter yang solid, Prabowo akan menghadapi situasi yang menantang. “Jadi bisa dikatakan, Pak Prabowo ini memimpin di era yang sangat kritikal bagi Indonesia,” kata Wijayanto, di acara Evaluasi Kritis 100 Hari Pemerintahan Prabowo bidang Ekonomi, yang digelar daring Rabu (22/1/2025).

Meski demikian Wijayanto menilai, keberhasilan Prabowo menghadapi kondisi fiskal dan moneter yang sulit akan membawa perubahan bagi Indonesia. Harapan untuk bisa tumbuh menjadi negara berpendapatan tinggi menyamai Malaysia akan terbuka lebar.

Tetapi, jika rintangan itu tak bisa dilewati, Prabowo akan terus berhadapan dengan masalah jebakan pendapatan kelas menengah. Secara tidak langsung, kinerja Prabowo-Gibran selama 100 hari ini belum bisa menjadi patokan sejauh apa kinerja ekonomi ke depan.

Wijayanto mengatakan pekerjaan rumah Prabowo ke depan yaitu, salah satunya, membuat kebijakan yang penting bagi masyarakat dengan landasan teknokratis yang solid. Berkaca pada pencabutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12%, terlihat pemerintah masih menggelontorkan sejumlah insentif yang dikhawatirkan membebani anggaran.

Baca Juga

Menteri UMKM: Insentif PPN Rp 265,6 Triliun Dinikmati 90% UMKM

“Jadi kebijakan yang diharapkan memperkuat fiskal justru menambah pengeluaran,” ujar dia.

Selain landasan kebijakan, Wijayanto juga melihat pentingnya peran pemerintah dalam menyiapkan kepastian berusaha. Perbaikan iklim dan regulasi usaha ini diharapkan dapat menopang investasi yang masuk ke Indonesia.

Untuk itu, fokus pertama yang harus segera diselesaikan Prabowo ke depan yaitu koordinasi. Menurut Wijayanto, perbedaan narasi antarmenteri dan wakil menteri, kementerian dengan pemerintah pusat dan daerah masih sering terjadi akhir-akhir ini.

“Ini buruk karena membingungkan investor, konsumen, pelaku usaha,” ucap dia.

Wijayanto menyarankan pemerintah untuk terus fokus menyelesaikan persoalan secara komprehensif. Contohnya, penghapusan piutang UMKM itu memang baik, namun langkah itu tidak menyelesaikan masalah ekosistem bisnis yang dihadapi UMKM. 

Selain itu, pemerintah juga perlu melihat persoalan kebijakan dalam kerangka teknokratis yang baik, bukan semata sebagai kerangka politik.