Gubernur BI Ungkap Perbedaan Indonesia dengan Negara Lain dalam Pengelolaan Fiskal dan Moneter

BANDUNG, investortrust.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan bahwa di negara lain tidak ada pembatasan defisit fiskal sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Hal itu berbeda dengan Indonesia yang membatasi defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) maksimal 3% dari PDB.

Di negara maju, lanjut Perry,batasannya ada di-punish oleh pasar. Semakin tinggi utangnya, suku bunganya semakin tinggi. Sehingga, kenapa di Amerika Serikat sekarang pun yang sudah lama terbitkan surat utang (bond) masih ada US$ 1.950 triliun tambahan penerbitan utang.

“Kedua, di negara lain fiskal dan moneter itu jarang bicara. Coba lihat di Eropa, semua obat inflasi apakah dari minyak, dari perang, obatnya suku bunga. Dikerek terus, tak peduli ekonominya mati. Karena tugasnya bank sentral menjaga stabilitas. Beda dengan Indonesia. Itu dua perbedaan mendasar,” ujar Perry dalam Focus Group Discussion Gubernur BI besama Pemimpin Media Massa dengan tema “Sinergi Memperkuat Ketahanan dan Kebangkitan Ekonomi Nasonal” di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (03/02/2024).

Perry menerangkan, dirinya bersama Menkeu Sri Mulyani setiap diskusi di Kelompok Negara 20 atau G20 dalam perahu yang sama (same boat). "Artinya, tidak bisa fiskal terus-terusan, kemudian semua bond-nya dikasih ke bank sentral. Bank sentral memang mandatnya stabilitas, utamanya. Sehingga itu yang terjadi di Eropa, Amerika, dan negara lain," jelasnya.

Meski ada perbedaan-perbedaan di mana Indonesia menerapkan batasan maksimum defisit 3% dari PDB, Perry menegaskan tetap ada plus dan minusnya. Plusnya adalah stabilitas tetap akan terjadi.

“Yang berbeda adalah alokasi dari budget-nya. Maksudnya alokasinya tergantung apakah lebih populis untuk menegakkan konstitusi, kan maksimal 3%. Dan 3% itu paling dikontrol di pusat itu 60-65%, 40% kan ke daerah. Ini mau dikemanakan?Ini tergantung paslon politiknya. Apakah ini mendorong konsumsi atau mendorong industri, hilirisasi, dan segala macam. Jadi begitu ya, ini jawaban-jawaban yang akan menentukan pertanyaan kedua,” jelas Perry.

Perihal target Indonesia menjadi negara maju, Perry menuturkan, untuk masuk negara maju apakahpertumbuhan industrialisasi 7% menjadi jawaban satu-satunya. Sebab, semakin tinggi industrialisasi maka disparitas makin tinggi.

“Terus kita lihat how we define negara maju, Indonesia pertumbuhannya tinggi tapi distribusinya berkurang. Atau terlalu kepada inklusi atau distribusi, tetapi pertumbuhannya rendah. Sehingga mending di tengah, poko’e di tengah enak, gak terlalu ke kanan, gak terlalu ke kiri.Itu adalah sebetulnya harus kita lihat bagaimana konsep pembangunan ke depan,” tambah Perry.

Kemudian, apakah pendekatannya pembangunan industrialisasi dulu, maka harus dibuka suatu proses manufakturing industri. Tapi yang juga ada adalah hilirisasi pertanian, perikanan, dan perkebunan.

“Itu empat hal yang paling sangat menentukan karena growth-nya paling tinggi, distribusi akan naik. Dan insyaAllah green.  Di BI kami juga punya program untuk green farming meski kami lebih ke UMKM dan seperti kami arahkan ke komoditas cabai, bawang merah, dan itu menarik,” kata Perry.

Dia menjelaskan, kalau pilihannya itu genjot growth tinggi mungkin pertumbuhannya akan lebih cepat, tapi cost-nya distribusi. Kalau terlalu lebih kepada inklusivitas, growth-nya juga akan tinggi.

“Tapi apapun itu akan naik, cuma naiknya seperti apa dan distribusinya seperti apa, itu akan ditentukan pola. Jadi itu lah Indonesia, satu boleh defisit maksimal 3%terhadap PDB. Yang menentukan adalah alokasi anggaran, paslon politiknya gimana dan itu akan menentukan how we define masuk ke negara maju,” jelasnya.

Hilirisasi

Di sisi lain, Perry menjelaskan kenapa BI menggembar-gemborkan hilirisasi pertanian, hilirisasi perkebunan, dan hilirisasi perikanan. Yang dimaksud hilirisasi pertanian, jelas dia, orang desa yang memiliki tanah sedikit berarti hilirisasi maksudnya green funding dan bagaimana membuat suatu cluster yang kemudian ada kelompok petani.

BI membuat program ketahanan pangan dan UMKM yang tidak dilakukan bank sentral di negara lain. Tapi tugas BI utamanya untuk menjaga inflasi, bukan untuk menggantikan peran Kementerian Pertanian.

“Kalau harga cabai naik(misalnya), inflasinya kan naik turun. Itulah mengapa kami ada program-program untuk masuk addressing produk tersebut. Kalau beras urusan pemerintah karena ada Bulog. Tapi cabai, bawang merah, segala macam karena itu lebih efektif daripada menaikkan suku bunga,” jelas Perry.

Itulah sebabnya, sebagai Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP), BI mengerahkan 46 kantornya di daerah  untuk mengendalikan harga pangan. “Kami kerahkan karena BI independen punya komando struktural dari pusat ke daerah, langsung,” tambah dia.

Hasilnya, inflasi pangan turun dari 11,3% di Juli 2022 setelah kenaikan harga, bahkan pernah di bawah 5% tapi Tahun Baru lalu naik jadi 7,6%. Ini terjadikarena BI terus koordinasi mengendalikan inflasi pangan.

Perry juga mengungkapkan jumlah milenial di Indonesia sebentar lagi mencapai 70 juta. “Saya suka ngajar di kampus, siapa yang mau jadi PNS, gak ada. Siapa mau jadi politisi sebagian, tapi sebagian besar mau jadi businessman. Bisnis apa? Saya akan mendirikan travel, kafe, fashion, ya gitu distribusi, this small can live. Kalau small is beautiful, pertumbuhannya terus naik kan, distribusinya akan naik. Apakah ini salah satu cara masuk untuk ke negara maju? Maybe, I don't know,” tuturnya.