Bansos dan Kenaikan Gaji PNS Beri Tekanan ke Pengeluaran Negara
JAKARTA, investortrust.id – Belanja negara dalam APBN 2024 mencapai Rp 3.350,3 triliun, naik 7,3% dari tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.486,7 triliun atau 100,8% dari target Rp 2.467,5 triliun. Besarnya anggaran bantuan sosial (bansos) dan kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) turut memberikan tekanan terhadap pengeluaran negara.
Wakil Menteri Keuangan, Suahasil Nazara menjelaskan, belanja negara melebihi target karena besarnya kebutuhan anggaran untuk mendukung agenda pembangunan, di antaranya program stunting, pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan SDM unggul, pelaksanaan pemilu dan pilkada, serta proyek strategis nasional (PSN) dan Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Kebijakan belanja negara tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan yang terlihat pada penurunan kemiskinan, penurunan kemiskinan ekstrem, dan pengangguran yang turun, serta kesenjangan yang juga makin mengecil,” kata Suahasil saat APBN KiTa 2024, di Jakarta, Senin (6/1/2025).
Baca Juga
Siap-siap! Awal Tahun Pemerintah Lelang 8 Seri SUN untuk Pembiayaan APBN 2025
Suahasil mengungkapkan, pemberian bantuan untuk masyarakat kecil terekam selama empat kuartal. Pada kuartal I-2024, realisasi belanja mencapai Rp 611,95 triliun atau 18,4% dari total pagu APBN. Belanja pada kuartal ini tumbuh 18% secara tahunan (yoy).
“Pertumbuhan yang cukup tinggi. Kalau diingat waktu itu, Januari 2023 pemerintah menaikkan gaji. Ini terefleksi selama satu tahun, yang mana belanja gaji dan pensiun meningkat cukup tinggi,” ujar dia.
Selain gaji dan pensiun pegawai, menurut Suahasil, kenaikan belanja pada kuartal I-2024 terjadi karena pemerintah memberikan bantuan langsung tunai untuk memitigasi risiko pangan. Bantuan diberikan kepada 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
“APBN juga memberikan bantuan pangan untuk 23,4 juta KPM. Kecuali itu, APBN menjalankan program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) ini yang biasanya dikenal sebagai operasi pasar,” tutur dia.
Pada kuartal II-2024, kata Suahasil, juga terdapat belanja pemilu pusat. Pemerintah menggelontorkan Rp 1.398,1 triliun atau 42,1% dari pagu, naik 12,2% (yoy).“Selain apa yang sudah direncanakan, kami memberikan bantuan pangan (pada April dan Juni), SPHP, dan kenaikan gaji ASN/TNI/Polri, termasuk gaji ke-13,” ucap dia.
Suahasil menambahkan, pada kuartal III-2024 terdapat bantuan kompensasi energi, bantuan pangan pada Agustus, SPHP, dan peningkatan target Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi 21,1 juta dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) menjadi 1,1 juta penerima. “Sampai kuartal-III, belanja APBN Rp 2.251,6 triliun dengan 67,7% dari pagu APBN, tumbuh 14,4% dari 2023,” ujar dia.
Dia mengemukakan, pada kuartal IV-2024, belanja mencapai Rp 3.350,3 triliun atau 100,8% dari pagu, tumbuh 7,3% (yoy). Belanja di akhir tahun ini digunakan untuk pembayaran kompensasi energi, bantuan pangan pada Oktober dan Desember, SPHP, pembayaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk 134,1 juta peserta, dan dukungan pemilihan kepala daerah (pilkada).
Baca Juga
Sementara itu, Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, belanja pemerintah pusat mengalami kenaikan karena ada alokasi di K/L untuk mendukung dampak El Nino.
“Ada bantuan beras, tambahan daging ayam, dan telur pada semester II-2024, yaitu pada Agustus, Oktober, dan Desember yang diberikan melalui Bapanas. Juga ada tambahan belanja pemerintah pusat akibat kenaikan gaji ASN/TNI/Polri yang cukup besar pada 2024,” papar dia.