Mau Lepas dari Middle Income Trap? Simak Saran Sri Mulyani
JAKARTA, investortrust.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan pemerintah agar bisa lepas dari middle income trap atau jebakan kelas menengah. Sri Mulyani menjelaskan PR tersebut masih berkutat pada masalah infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).
"Indonesia masih banyak PR mengenai kualitas SDM, infrastruktur, kelembagaan regulasi, semuanya untuk terus diperbaiki karena kita ingin terbebas dari middle income trap," kata Sri Mulyani saat BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Selasa (8/10/2024).
Bendahara Negara menjelaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Dia mengatakan upaya ini dilakukan dengan mengkombinasikan stabilitas makro fiskal dan moneter, serta kredibilitas reputasi. "Dan membangun secara lebih ambisius pada level struktural," ujar dia.
Baca Juga
Di Depan Investor, Menkeu Jelaskan Peran APBN Redam Guncangan Ekonomi Global
Meski demikian, ucap dia, kebijakan struktural bukanlah hal yang mudah untuk diimplementasikan. Sekadar informasi, kebijakan struktural adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah atau lembaga-lembaga terkait untuk mengubah dan memperbaiki struktur ekonomi dan institusional suatu negara dalam jangka panjang.
Tujuan dari kebijakan struktural tentunya untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan daya saing ekonomi serta menciptakan fondasi yang lebih kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ini biasanya melibatkan reformasi di berbagai sektor, seperti pasar tenaga kerja, sistem pendidikan, regulasi bisnis, infrastruktur, serta sistem keuangan dan perpajakan.
Sri Mulyani menyebut, sejumlah negara maju kini menerapkan kebijakan fiskal perdagangan yang justru sebelumnya banyak diterapkan oleh negara berkembang. Salah satunya Amerika Serikat yang kini getol menerapkan kebijakan fiskal perdagangan demi menopang pembangunan industri di dalam negerinya.
"Menggunakan fiscal policy perdagangan untuk membangun industri. Policy di negara seperti Amerika Serikat (AS) rasanya kayak tidak percaya," ucap dia.
Rasa tak percaya Sri Mulyani muncul karena AS pernah menolak penggunaan kebijakan industrialisasi. Dia menyebut AS menggunakan Inflation Reduction Act (IRA) dan Chip Act yang disetujui pada Agustus 2022 untuk mengurangi inflasi di Amerika Serikat melalui investasi besar-besaran di bidang energi bersih, perubahan iklim, dan kebijakan perpajakan (IRA), serta untuk memperkuat industri semikonduktor di Amerika Serikat dan memulihkan posisi negara tersebut dalam persaingan global dalam produksi chip lewat Chip Act.
Baca Juga
"Semuanya untuk membangun industri di dalam Amerika. Padahal kalau dulu kita bicara industrial policy, (itu hanya) untuk negara miskin dan middle untuk menjadi negara industri," ujar Sri Mulyani.
Untuk merespons itu, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyebut pemerintah Indonesia memutuskan menggunakan kebijakan hilirisasi dan memperkuat sektor manufaktur dan pertanian. "Dan juga dari sisi pertambangan, serta kelautan," papar dia.
Momentum pertumbuhan ekonomi yang dapat dijaga, ucap dia, bakal menjadi modal penting bagi pemerintahan baru.
Ke depan, di tengah ancaman perlambatan ekonomi dan fragmentasi global, Sri Mulyani masih punya optimisme yang tinggi. Sebab, dia melihat tetap tersedia peluang bagi Indonesia karena luasan wilayah dan jumlah sumber daya manusia.
"Namun ini juga menciptakan suatu peluang bagi Indonesia sebagai negara besar baik dari geografi, populasi demografi muda, dan kemampuan kita terus bangun kebijakan kredibilitias di makro maupun sektoral dan sektor riil itu jadi peluang dan sekaligus modal," kata dia.