ICOR Tinggi Jadi Penyebab Pertumbuhan Ekonomi RI di Era Jokowi Tak Capai 7%
JAKARTA, investortrust.id - Deputi III Kantor Staf Presiden (KSP) Bidang Perekonomian Edy Priyono, membuka alasan pertumbuhan ekonomi nasional di bawah era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak mencapai target 7%. Dia menuding incremental capital-output ratio (ICOR) Indonesia yang cenderung tinggi menjadi salah satu penyebab pertumbuhan ekonomi nasional relatif lambat.
Menurut dia, ICOR sendiri menunjukkan berapa besar investasi yang diperlukan oleh sebuah negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 1%. Hal ini kata dia menunjukkan efisiensi, semakin tinggi ICOR berarti tidak efisien perekonomian suatu negara. Dia menambahkan, ICOR yang tinggi berarti sebuah negara membutuhkan investasi yang lebih besar untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi tertentu.
"Dan ini menjadi PR kita, PR yang tidak mudah untuk diselesaikan karena membutuhkan langkah yang konsisten dan jangka panjang," kata Edy dalam agenda seminar bersama Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dan Asosiaso Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo) di Jakarta, Kamis (3/10/2024).
Baca Juga
Daya Saing Kalah dari Negara-Negara Tetangga, Indonesia Harus Perbaiki ICOR
Dia mengakui dalam 1 dekade pemerintahan Jokowi, ICOR Indonesia cenderung terus meningkat. Sementara untuk saat ini, dia menyebut ICOR Indonesia berada di angka 6,9%. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dia berharap pemerintahan ke depan dapat berperan untuk menekan angka ICOR yang ada saat ini.
"Ini salah satu (faktor) yang membuat kita butuh investasi yang semakin besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, bahkan untuk menciptakan lapangan kerja ada tantangan lain lagi, yaitu disrupsi teknologi,"
Sementara itu terkait dengan target pertumbuhan ekonomi 7%, KSP beralasan hal tersebut lantaran Jokowi selalu memasang target tinggi di sejumlah rencana kerja. Namun demikian ia menilai pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh Indonesia relatif lebih tinggi apabila dibandingkan dengan negara-negara lain, khususnya di kawasan regional.
"Anda bisa lihat, Jokowi selalu set tinggi, mungkin beliau merasa kita terlalu santai. Dalam konteks itu (pertumbuhan ekonomi), Prabowo targetnya lebih tinggi sampai 8%," sebut dia.
Baca Juga
Dorong Pertumbuhan Ekonomi 8%, Menperin Ungkap 4 Strategi Transformasi Sektor Manufaktur
Di sisi lain, ia menyebut Jokowi tetap berupaya menggenjot pertumbuhan PDB termasuk pendapatn per kapita, salah satunya melalui foreign direct investment (FDI) atau investasi asing. KSP menjelaskan Jokowi berhasil menarik investasi asing yang setiap tahunnya terus meningkat. Data terakhir per semester I-2024 ini, Kementerian Investasi/BKPM mencatat FDI masih mendominasi realisasi investasi di Tanah Air dengan nilai Rp 421,7 triliun (50,8%).
"FDI dibutuhkan dalam rangka menutup saving investment gap, ini menjadi penting ketika dana dalam negeri tidak cukup memenuhi kebutuhan investasi yang semakin besar," tandas dia.