Ini Kata Pejabat Kemenkeu soal Rencana Anggaran Kementerian dan Badan Baru Prabowo
JAKARTA, investortrust.id - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan, pihaknya menyerahkan anggaran pembentukan kementerian dan badan baru ke tim Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Oh, itu tanya ke tim yang baru aja. Saya belum terlalu ter-update,” kata Febrio di kawasan parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Febrio mengatakan pembentukan kementerian dan badan baru merupakan hal yang wajar. Meski begitu, dia masih melihat perkembangan pembahasan nomenklatur baru ini.
“Enggak, itu normal aja. Nanti kita lihat aja pembahasannya, ya,” ujar dia.
Baca Juga
Serius, Kemenkeu Targetkan Pengenaan Cukai Minuman Berpemanis 2025
Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan- RB) Abdullah Azwar Anas menjelaskan kajian soal pembentukan Kementerian Perumahan dan Badan Penerimaan Negara.
Dua nomenklatur baru tadi disampaikan Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto Hashim S. Djojohadikusumo saat menghadiri diskusi Future of Indonesia Dialogue: Optimisme Dunia Usaha dalam Bermitra dan Menyongsong Pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Saya belum tahu ya," kata Azwar Anas kepada investortrust.id, di Indonesia Arena, Jakarta, Sabtu (31/8/2024).
Azwar menjelaskan saat ini kementerian yang dipimpinnya baru selesai mengkaji Badan Gizi Nasional. Badan baru ini nantinya akan bertugas dalam pengelolaan makan bergizi gratis (MBG).
"Kami baru menyelesaikan yang Badan Gizi itu saja," ujar dia.
Baca Juga
Kemenkominfo Butuh Rp 20,99 Triliun untuk Jalankan Program Prioritas, Ini Daftarnya
Sementara itu, Azwar enggan menanggapi mengenai pembentukan Badan Penerimaan Negara lebih jauh. Dia meminta pertanyaan itu ditujukan ke tim presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo-Gibran.
"Lah nanti bisa ditanyakan ke timnya Pak Prabowo," ujarnya.
Seperti diketahui, Hashim mengatakan pendirian Kementerian Perumahan akan memisahkannya dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Langkah pemisahan ini, kata Hashim, merupakan bentuk komitmen Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka untuk mengembangkan pembangunan.
"Berarti Kementerian PUPR nanti tetap Kementerian PU, nanti urus ihwal infrastruktur PU. (Kementerian) Perumahan khusus untuk perumahan," kata dia.