Sepakati RUU APBN 2025 Dilanjutkan, Fraksi PDIP Beri Catatan Kritis
JAKARTA, investortrust.id - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyetujui dilanjutkannya pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Meski begitu, persetujuan ini disertai dengan catatan kritis.
Juru bicara Fraksi PDIP Adisatrya Suryo mengatakan, catatan kritis utamanya pada pos belanja pegawai naik mencapai Rp 52,4 triliun dan belanja pembiayaan utang naik Rp 53,9 triliun dalam RAPBN 2025. Dia mengatakan kenaikan dua pos belanja itu terjadi ketika pos anggaran belanja kepada kelompok penerima manfaat mengalami penurunan.
Dalam catatan Adisatrya, belanja modal turun Rp 148 triliun, belanja subsidi turun Rp 4,8 triliun, belanja bansos turun Rp 700 miliar, serta belanja subsidi pupuk turun Rp 6,45 triliun jika dibandingkan perkiraan realisasi APBN 2024.
Baca Juga
“Pemerintah harus dapat memastikan bahwa alokasi belanja negara yang turun tidak mengurangi kesejahteraan rakyat dan kemudahan rakyat mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, perumahan, bansos, bantuan pokok,” kata Adisatrya menyampaikan pandangan umum fraksi atas RUU APBN 2025 beserta Nota Keuangannya di DPR RI, Selasa (20/8/2024).
Senator PDIP di Komisi VI tersebut mengatakan alokasikan belanja lain-lain dalam RAPBN 2025 mencapai Rp 631,8 triliun. Angka ini naik Rp 276 triliun dibanding alokasi belanja lain-lain dalam APBN 2024. Meski memberikan catatan, Adisatrya mengatakan pihaknya memahami alokasi belanja lain-lain itu untuk memberi ruang fiskal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Juga
Ruang Fiskal RAPBN 2025 Sempit, Pemerintah Perlu Mereformasi Subsidi
Meski demikian, dalam pelaksanaannya, Adisatrya berharap pemerintah memahami penggunaan pos belanja lain-lain itu harus disertai persetujuan DPR dalam alokasinya. “Pengalihan belanja lain-lain kepada Kementerian/Lembaga tertentu, program-program tertentu harus menghormati mekanisme hak budget DPR untuk memastikan uang rakyat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” ucap dia.
Adisatrya mendesak agar belanja yang dilakukan pemerintah harus efektif, efisien, dan berdampak kepada masyarakat luas di seluruh wilayah Indonesia. Belanja tersebut harus dapat menuntaskan masalah struktural semisal pangan, energi, ketimpangan sosial, dan ketimpangan di wilayah hilirisasi.