Pemerintah Akan Genjot Belanja di Sisa Akhir Tahun Ini
JAKARTA, investortrust.id - Pertumbuhan ekonomi pada kuartal-II 2024, tercatat mengalami kenaikan ke 5,05% secara tahunan. Secara kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal-II 2024 naik sebesar 3,79%.
Pertumbuhan ini karena Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) dan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) PDB Indonesia pada kuartal-II 2024 mengalami kenaikan, BPS mencatat ADHK dan ADHB kuartal-II 2024, tercatat masing-masing sebesar Rp 3.231 triliun dan Rp 5.536,5 triliun dari sebelumnya di kuartal-I 2024 sebesar masing-masing, Rp 3.113 triliun dan Rp 5.288,5 triliun.
Meski demikian, pemerintah masih terus mewaspadai kondisi perekonomian global yang berdampak pada kuartal-III dan IV. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan untuk kuartal-III dan IV, pemerintah akan mencari cara agar belanja dapat didorong.
Baca Juga
Konsumsi Pemerintah Masih Rendah pada Kuartal-II 2024, Ini Sebabnya
"Untuk kuartal III dan kuartal IV tentu pemerintah melihat faktor apalagi yang bisa didorong, tapi salah satu yang bisa pemerintah dorong terkait belanja pemerintah." kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di kantornya, Jakarta, Senin (5/8/2024).
Porsi pertumbuhan belanja pemerintah atau konsumsi pemerintah dalam struktur PDB kuartal-II 2024 hanya tercatat sebesar 1,42% secara tahunan. Padahal pada kuartal-I 2024, pertumbuhan pengeluaran ini mencapai 19,9% secara tahunan.
Airlangga mengatakan untuk mendorong laju belanja pemerintah, pemerintah akan meninjau beberapa paket kebijakan untuk pemberian intensif fiskal. “Fasilitas yang bisa diberikan seperti untuk sektor konstruksi juga tentu pemerintah akan perhatikan, kemudian sektor lain untuk mendorong UMKM," kata dia.
Insentif untuk konstruksi yang diberikan pemerintah yaitu Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Sekretaris Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan akan mengevaluasi penerapan PPN DTP di sektor perumahan.
“Kita yang lagi evaluasi kan PPN DTP yang untuk propertinya,” kata Susi, sapaan Susiwijono.
Baca Juga
Pertumbuhan Kalah dari Malaysia dan Vietnam, Menko Airlangga Masih Apresiasi
Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 500 miliar untuk melanjutkan program insentif PPN DTP ini.
Sementara itu, untuk sektor manufaktur, pemerintah akan menyiapkan kajian untuk mengevaluasi pemberian insentif pada sektor otomotif. Seperti diketahi beberapa hari lalu Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) telah menyurati Kementerian Koordinator bidang Perekonomian mengenai kelanjutan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) atas kendaraan bermotor.
“[mobil) EV kan sudah, [mobil] hybrid kan kemarin ternyata cukup bagus (penjualannya). Pokoknya kita kaji ketiga-tiganya (termasuk mobil konvensional)” kata dia.
Selain insentif subsidi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan akan memberikan sinyal untuk belanja sosial pada semester-II 2024. Beberapa belanja yang akan digenjot yaitu belanja sosial (bansos) beras hingga subsidi pupuk.
Belanja bansos beras ini akan diiringi dengan pemberian bantuan daging ayam dan telur yang diperpanjang selama Agustus, Oktober, dan Desember dengan nilai sebesar Rp 11 triliun. Sementara itu, untuk subsidi pupuk, pemerintah menggelontorkan Rp 24 triliun hingga akhir tahun.
Selain itu, Sri Mulyani mengatakan, untuk pelaksanaan Pilkada 2024 juga akan dialokasikan belanja khusus yang berasal dari pemberian hibah sebesar Rp 32,3 triliun. Dana itu diberikan dari pemerintah daerah atau pemda kepada KPU.