Hati-Hati Pak Prabowo! Menaikkan Rasio Utang Bisa Memicu Sentimen Negatif Pasar
JAKARTA, investortrust.id - Ekonom dan praktisi pasar saham Hans Kwee menyebut menaikkan rasio utang pemerintah bisa memicu sentimen negatif pasar dan investor. Ia mengatakan, kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang menetapkan rasio utang di rentang 37,82% hingga 38,71% produk domestik bruto telah membawa sentimen positif.
“Di pemerintahan 2025, debt to GDP ratio ke 39% (PDB), ini cukup positif bagi pasar. Karena, sebelumnya beredar kabar pemerintah ingin menaikkan debt to GDP ratio ke 50% lebih,” kata Hans, saat ditemui investortrust.id, di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (11/7/2024).
Baca Juga
Ngeri! Pemerintahan Prabowo Punya Beban Jumbo, Bunga Utang Rp 497 Triliun
Hans mengatakan, optimisme pasar sebetulnya telah terbentuk pascapengumuman anggaran untuk makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp 71 triliun. Selain itu, kepercayaan pasar juga pulih setelah rentang defisit untuk 2025 berada di 2,29% hingga 2,82% dari PDB.
“Adanya kepastian ini membuat dana asing masuk lagi ke pasar Indonesia. Sebelumnya kan dana asing outflow dari pasar obligasi dan saham Indonesia, tapi setelah itu mereka mulai inflow,” kata dia.
Asing Masih Masuk
Meski ada rumor mengenai penetapan debt to GDP ratio di atas 50% mengemuka kembali, dia meyakini aliran dana asing yang masuk ke Tanah Air masih bakal terjadi. Hanya saja, kata dia, dana yang masuk tidak terlalu agresif.
Hans mengatakan, pelebaran defisit dan rasio utang RI terhadap PDB menjadi isu bagi pasar, karena terkait posisi The Fed yang tak segera menurunkan bunga acuan bank sentral Amerika Serikat tersebut. Dengan pelebaran defisit APBN yang terjadi, pemerintah dikhawatirkan akan menebar kembali surat utang baru.
“Dengan begitu yield harus lebih tinggi, sehingga obligasi yang eksisting pasti turun harga. Kalau itu turun, orang akan jual dulu, kemudian nanti beli belakangan. Tapi setelah itu terbantahkan, investor mulai masuk lagi ke Indoensia,” kata dia.
Baca Juga
Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengatakan pemerintah akan mengurangi porsi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Untuk tahun ini, kata Suminto, pemerintah hanya menerbitkan Rp 241,6 triliun dari pagu.
"Jadi masih on track, makanya outlook kami hanya deviasi Rp 1,5 triliun dari Rp 497 triliun ke Rp 498 triliun koma sekian. Itu juga karena kurs (rupiah), karena kan penerbitan juga berkurang," kata dia.
Suminto mengatakan, pengurangan penerbitan SBN diimbangi dengan pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun sebelumnya. Tahun ini, Kemenkeu mengajukan penambahan Rp 100 triliun untuk menutup pelebaran defisit APBN sebesar Rp 80,8 triliun hingga akhir tahun 2024. Pelebaran defisit terjadi karena ada deviasi defisit dari yang awalnya Rp 522,8 triliun menjadi Rp 609,7 triliun.