Ini Alasan DPR Beri Keleluasaan Pemerintahan Prabowo Wujudkan Visi-Misinya
JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menjelaskan alasan mengapa pemerintah memberikan kelonggaran seluas-luasnya bagi presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, untuk menjalankan visi-misinya.
“Pada 2025 itu, sudah masuk pemerintahan baru. Kita berikan keleluasaan untuk menyesuaikan norma-norma yang sesuai dengan visi misi pemerintahan baru,” kata Cucun, di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024).
Cucun mengatakan tak ingin Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) yang dibuat pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat pemerintahan terpilih terbelenggu. Sebab, pemerintahan baru juga memiliki janji politik yang akan dijalankan segera.
Baca Juga
Sepakat dengan RKP 2025, DPR Beri Kelonggaran Prabowo-Gibran Jalankan Janji Kampanye
“Jangan sampai seperti itu, sehingga nanti terjadi penumpukan (program)” kata dia.
Cucun mengatakan penumpukan program dapat berimplikasi terhadap penambahan jumlah defisit anggaran. Untuk itu, dia mengungkit perdebatan mengenai KEM-PPKF dan Rancangan Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024.
“Itu perdebatannya, RKP ini untuk siapa,” ucap dia.
Baca Juga
Perdebatan muncul karena setelah pelantikan pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran masih menjalankan program pemerintahan Jokowi. Untuk itu, dia menjelaskan tema KEM-PPK dan RKP 2024 yang muncul yaitu inklusif berkelanjutan.
“Jadi mana yang sustainable, yang harus dijalankan, masih bisa berjalan, itu kemiskinan ekstrem nol persen itu harus diselesaikan, jangan musiman saja. Makanya kita kasih target harus muncul. Dulu kan nggak ada indikator itu, dulu hanya kemiskinan saja,” kata dia.