Pemerintahan Prabowo-Gibran Diberi Keleluasaan Anggaran K/L Baru
JAKARTA, investortrust.id - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR, Said Abdullah mengungkapkan, DPR membuka ruang anggaran bagi kementerian/lembaga (K/L) baru di bawah kepemimpinan presiden dan wakil presiden baru, Prabowo-Gibran. Alhasil, pemerintahan mendatang diberi keleluasaan dan relokasi anggaran bagi K/L baru.
“Dalam rangka memberikan dukungan anggaran komposisi kabinet baru, Banggar DPR dan pemerintah saat ini sepakat memberikan keleluasaan anggaran, relokasi anggaran, bagi anggaran K/L baru,” kata Said dalam Sidang Paripurna DPR RI ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024-2025, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/9/2024).
Said Abdullah menegaskan, Banggar DPR memberikan keleluasaan anggaran kepada pemerintahan mendatang karena presiden dan wapres terpilih memiliki kewenangan konstitusional untuk menyusun jumlah K/L dalam pemerintahannya.
Baca Juga
Selain telah menyiapkan anggaran untuk K/L baru, menurut Said, Banggar DPR telah menyetujui anggaran untuk program yang cepat membuahkan hasil (quick wins) presiden terpilih. Program itu diharapkan mampu mempercepat peningkatan kualitas SDM yang masih tertinggal dibanding negara-negara sekelas (peers).
“Ini juga diharapkan menjawab kebutuhan pasar tenaga kerja yang kian kompetitif,” ujar dia.
Said menjelaskan, Banggar menyetujui anggaran untuk sejumlah program quick wins presiden terpilih. Program tersebut meliputi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi anggaran Rp 71 triliun, program pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan tensi, gula darah, foto rontgen, serta skrining penyakit katastropik (catastrophic diseases) dengan dukungan anggaran Rp 3,2 triliun.
Dia menambahkan, Banggar juga menyetujui program pembangunan rumah sakit lengkap berkualitas di daerah dengan meningkatkan RS daerah dari tipe D ke tipe C, serta sarana dan prasarana serta alat kesehatan dengan anggaran Rp 1,8 triliun.
Itu belum termasuk program renovasi sekolah yang mencakup ruang kelas, MCK, dan perangkat mebel sebanyak 22 ribu sekolah dengan nilai alokasi anggaran Rp 20 triliun.
Sepakat Naikkan PNBP
Program lainnya, menurut Said Abdullah, adalah membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan anggaran Rp 4 triliun dan membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80 ribu ha, dan cetak sawah baru 150 ribu ha, serta dukungan sarpras pendukung dengan anggaran Rp 15 triliun.
Said mengemukakan, atas dorongan Banggar DPR, pemerintah menyapakati pendapatan negara surplus Rp 8,26 triliun dari rencana awal. Surplus tersebut berasal dari peningkatan target Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan surplus ini, pendapatan negara dalam APBN 2025 disepakati sebesar Rp 3.005,1 triliun.
“Angka itu terdiri atas penerimaan pajak Rp 2.189,37 triliun, bea dan cukai Rp 301,604 triliun, PNBP Rp 513,635 triliun, dan hibah Rp 581,1 triliun,” kata dia.
Melihat penerimaan perpajakan menjadi tulang punggung utama pendapatan negara, kata Said, Banggar meminta kepatuhan wajib pajak (WP) dan tata kelola perpajakan semakin lebih baik. Ini dilakukan dengan dukungan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Baca Juga
Ini Rencana Belanja Pemerintah Pusat dalam APBN 2025 Berdasarkan 11 Fungsi
“Pemerintah ke depan lebih inovatif dalam membangun postur perpajakan agar akseleratif dengan pertumbuhan, namun tetap menjaga iklim investasi serta kolaborasi dalam core revenue sistem pusat dan daerah,” papar dia.
Said mengatakan, Banggar DPR dan pemerintah juga sepakat menaikkan PNBP, arah kebijakan untuk mencapai target PNBP dengan memperbaiki tata kelola penerimaan SDA, dan mendorong adanya nilai tambah, namun memegang prinsip kelestarian lingkungan.
“Selain itu, pemerintah perlu meningkatkan dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas peran BUMN sebagai agen pembangunan, persepsi investor, dan efisiensi BUMN,” ujar dia.