Hilirisasi Tambang Rampung, Pemerintah Bakal Geber Hilirisasi Agro
JAKARTA, investortrust.id - Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan pemerintah akan menggerakkan potensi hilirisasi berbasis agro dan beberapa industri lain. Langkah ini dilakukan setelah melihat dampak positif hilirisasi berbasis tambang mineral.
“Tahun depan kita perlu berikan perhatian yang lebih baik pada hilirisasi berbasis agro, kemudian juga memastikan beberapa industri yang sudah ada, kita akan terus perkuat,” kata Isa saat pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR, di kompleks MPR/DPR, Selasa (25/6/2024).
Isa mengatakan hilirisasi berbasis agro bertujuan meningkatan produk perikanan, rumput laut, dan Crude Palm Oil (CPO). Pemerintah melihat potensi peningkatan nilai tambah dari pengembangan tiga produk tersebut.
Sementara itu, sektor industri yang akan diperkuat yaitu industri baterai dan kendaraan listrik. Pemerintah akan memastikan standarisasi industri tersebut secara baik.
Baca Juga
Ini Saran dari Gapki agar Industri Hilirisasi Sawit Lebih Bergairah
“Kemudian peningkatan penggunaan produk dalam negeri. Tidak lupa peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia yang mendukung industri kita,” ujar dia.
Selain penguatan hilirisasi, Isa mengatakan pertumbuhan ekonomi juga perlu ditopang dengan penguatan investasi. Dia mengatakan pemerintah akan memastikan arah kebijakan belanja dapat menguatkan daya tarik produk dalam negeri.
Oleh karena itu, Isa menyebut perlu dilakukan sejumlah pembenahan sistem dan kebijakan terkait kemudahan berusaha, efektivitas dan efisiensi birokrasi, pembangunan infrastruktur untuk kelancaran distribusi, penyusunan peta peluang investasi dan perbaikan iklim investasi.
“Kemudian di bidang penguatan kerja sama ekonomi kita coba meningkatkan peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas, peningkatan kerja sama ekonomi untuk meningkatkan dan mengamankan akses pasar buat produk indonesia, dan tidak kalah penting penguatan SDM dan penguatan prasarana,” ujar dia.
Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, disebut bahwa kebijakan hilirisasi nikel telah terbukti berkontribusi positif pada perekonomian. Pemerintah telah melakukan pelarangan ekspor bijih nikel sejak 1 Januari 2020 dengan menerbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019.
Baca Juga
Anggota Komisi IV DPR Sebut Program Hilirisasi CPO Perlu Dicanangkan Prabowo-Gibran
Indonesia juga berhasil meningkatkan nilai ekspor produk turunan nikel dari sekitar US$ 3,3 miliar pada tahun 2017 menjadi sekitar US$ 27,8 miliar pada tahun 2022 dalam bentuk produk hilir nikel. Tren positif tersebut dapat terus ditingkatkan mengingat Indonesia memiliki cadangan dan produksi nikel terbesar di dunia.
Industri hilir nikel dapat memberikan dampak ekonomi yang positif. Manfaatnya meliputi penambahan nilai dari pengolahan produk bernilai tinggi serta membuka akses bagi industri baja tahan karat dan baterai Indonesia di pasar global dengan nilai lebih dari US$ 200 miliar.
Hilirisasi nikel diperkirakan akan menarik investasi lebih dari US$ 40 miliar, sebagian besar dari pengolahan nikel untuk rantai nilai electric vehicle (EV). Hilirisasi nikel berpotensi membuka 31.000 lapangan kerja dari industri baja nirkarat dan lebih dari 22.000 lapangan pekerjaan dari industri rantai nilai baterai.
Hilirisasi ini juga telah meningkatkan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bernilai hampir dua kali lipat dari US$ 7 miliar pada tahun 2015 menjadi US$ 13 miliar pada tahun 2020, dengan kontribusi dari industri pengolahan sekitar 28%.