Target Rampung 2026, PU Geber Pembangunan 4 Sabo Dam Sungai Aek Tukka
Poin Penting
|
TAPANULI TENGAH, investortrust.id – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pembangunan empat sabo dam prioritas di Sungai Aek Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai langkah pengendalian banjir dan material sedimen guna melindungi permukiman masyarakat dari risiko luapan material saat hujan deras.
Percepatan pekerjaan diawali melalui penyelidikan tanah dan pengeboran (soil investigation) untuk memastikan desain konstruksi yang aman dan efektif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan pada 2026.
Menteri PU, Dody Hanggodo bersama Kepala Staf Umum TNI Letjen TNI Richard Taruli Horja Tampubolon serta Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu meninjau langsung lokasi penanganan banjir kawasan Aek Tukka dan Aek Gala-Gala di Tapanuli Tengah pada Kamis (26/2/2026).
Saat ini, kata Dody, penanganan Sungai Aek Tukka masih bersifat darurat melalui pembangunan tanggul sungai menggunakan metode pancang (sheet pile) di kawasan padat permukiman maupun tanggul tanah. Dia menekankan pembangunan sabo dam sebagai solusi permanen pengendalian material dari hulu.
“Khusus di sini (Aek Tukka) saya minta dipercepat pembangunan sabo dam-nya. Paling tidak tahun ini harus sudah ada yang selesai. Karena kalau terjadi hujan deras 4–5 jam, saya khawatir tanggul darurat ini tidak akan mampu menahan material dari hulu. Karena itu dam harus segera dibangun agar sedimen, pasir, kayu, dan batu bisa tertahan di atas, sementara air tetap mengalir,” kata Dody dalam keterangan resmi, dikutip Jumat (27/2/2026).
Sebagai tahap awal, lanjut dia, pihaknya akan membangun empat sabo dam di daerah aliran sungai (DAS) Aek Tukka pada 2026, yakni Sabo Dam TK-D.1 di Desa Bona Lumban, TK-D.2 di Desa Hutan Nabolon, Sabo Dam Oprit TK-D.3 di Desa Sigala-gala, serta TK-D.4 di Desa Tukka.
Keempat sabo dam tersebut dirancang memiliki bentang 15–50 meter dengan tinggi 3–6 meter serta total kapasitas tampungan mencapai 205.000 meter kubik untuk menahan sedimen dan material dari hulu sungai.
Baca Juga
“Kalau air saja tidak ada masalah. Yang menjadi persoalan adalah ketika air membawa batu, kayu, dan pasir dalam jumlah besar. Itu yang harus kita tahan di dam,” terang Dody.
Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatra II Medan Feriyanto Pawenrusi menyampaikan, pembangunan sabo dam merupakan bagian dari rencana pengendalian sungai secara menyeluruh di wilayah Tapanuli.
“Kami menyiapkan sabo plan untuk memperlambat arus air dan mengendalikan sedimen. Total kebutuhan untuk penanganan sungai-sungai di wilayah Tapanuli mencapai 30 sabo dam dan 6 sand pocket. Seluruh sungai kita sentuh. Atensi Bapak Menteri untuk Tukka, sesuai arahan, pada 2026 sudah ada yang selesai,” jelas Ferry.
Dia menambahkan, penanganan sungai-sungai besar di Sumatra Utara dan provinsi lain dilakukan secara bertahap hingga empat tahun ke depan. Namun khusus Sungai Aek Tukka, pembangunan prioritas ditargetkan selesai pada 2026.
“Fokus utama kita di sini. Supaya masyarakat di kanan-kiri sungai tidak lagi terdampak banjir meski hujan deras turun. Itu tugas utama yang harus kita tuntaskan,” imbuh Ferry.
Melalui percepatan pembangunan sabo dam permanen tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Sungai Aek Tukka menjadi bagian dari sistem pengendalian sedimen dan mitigasi banjir yang lebih kuat dan berkelanjutan.
Baca Juga
Banjir Berulang di Jakarta Timur, Senator Soroti Masalah Drainase dan Tata Ruang
Sebelumnya, Kementerian PU mencatat kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana di wilayah Sumatra pada periode 2025–2029 mencapai Rp 73,98 triliun. Angka tersebut masih bersifat sementara dan berpotensi mengalami peningkatan. Kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana tersebut terdiri atas anggaran tanggap darurat sebesar Rp 4,87 triliun dan anggaran rehabilitasi serta rekonstruksi sebesar Rp 69,11 triliun.
Berdasarkan wilayah, Provinsi Aceh menjadi daerah dengan kebutuhan anggaran terbesar, yakni mencapai Rp 39,60 triliun. Untuk Provinsi Sumatera Utara (Sumut), kebutuhan anggaran pemulihan pascabencana tercatat sebesar Rp 17,35 triliun. Selanjutnya, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) membutuhkan anggaran pemulihan pascabencana sebesar Rp 17,03 triliun. Kebutuhan tersebut meliputi segmen SDA Rp 4,49 triliun, Bina Marga Rp 4,29 triliun, Prasarana Strategis Rp 5,76 triliun, serta Cipta Karya Rp 2,49 triliun.