Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Belum Bicarakan IKN dan Program Makan Bergizi Gratis

JAKARTA, investortrust.id - Wakil Ketua Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Ahmad Muzani mengatakan tidak membicarakan program yang bersifat nomenklatur dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Dia mengatakan pembahasan yang dilakukan membicarakan persoalan di sektor fiskal.

“Dan penjelasan menteri keuangan untuk membuka akses seluas-luasnya dan persoalan teknis akan dibicarakan dengan Pak Tommy Djiwandono,” kata Muzani di kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (31/5/2024).

Anggota tim gugus tugas sinkronisasi bidang ekonomi Thomas “Tommy” Djiwandono mengatakan akan menyesuaikan beberapa persoalan teknis. Misalnya, target defisit anggaran di bawah 3%.

“Semua yang seperti itu, semisal defisit, akan kita sesuaikan,” ujar Tommy.

Sekadar informasi, Kemenkeu menargetkan defisit pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2025 berada pada rentang 2,45% hingga 2,82%.

Baca Juga

Tim Sinkronisasi Prabowo-Gibran Temui Sri Mulyani di Kantor Kemenkeu

Sementara itu, Tommy mengatakan akan terus mengusahakan target pertumbuhan ekonomi yang ditancapkan Prabowo Subianto sebesar 8%. “Kami selalu bekerja mencoba merumuskan bagaimana step-step itu tercapai, apa yang dikatakan Pak Prabowo, prinsipnya koordinasi berjalan dengan baik,” kata dia.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyebut pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5% perlu diakselerasi untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengejar target tersebut, kata dia, Indonesia perlu mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6%-8% per tahun.

“Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjaga di kisaran 5% di tengah berbagai guncangan dunia, perlu diakselerasi menjadi 6% - 8% per tahun untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045,” kata Sri Mulyani, saat Sidang Paripurna di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Sri Mulyani mengatakan akselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi ini memiliki syarat keberlanjutan reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas dan transformasi ekonomi. “Kesinambungan dan perbaikan menjadi kunci bagi keberhasilan pencapaian Visi Indonesia Emas 2045,” ujar dia.

Bendahara Negara mengatakan untuk menggapai target tersebut, pemerintah tidak bisa lagi bergantung terhadap kebijakan yang bersifat business as usual. Transformasi ekonomi, kata dia, perlu didorong untuk peningkatan produktivitas yang menciptakan nilai tambah tinggi.

“Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) harus terus menjaga daya tarik investasi dengan terus menjaga stabilitas dan prediktabilitas, memperbaiki pemerataan (ekualitas dan inklusivitas) serta harus berkelanjutan,” kata dia.