Fraksi PKS Ingatkan Pekerjaan Rumah Pemerintah Atasi Kemiskinan dan Utang Jatuh Tempo
JAKARTA, investortrust.id - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengingatkan pekerjaan rumah pemerintah berupa utang jatuh tempo yang ditanggung pemerintah pusat sebesar Rp 704 triliun pada 2025. Pesan itu disampaikan saat pidato tanggapan atas Kerangka Ekonomi Makro Pokok-Pokok Fiskal (KEM PPKF) 2025.
“Fraksi PKS mengingatkan bahwa pemerintah masih menyimpan pekerjaan rumah yang cukup besar utang jatuh tempo pemerintah pusat yang mencapai Rp 704 triliun pada 2025,” kata Nasir di gedung MPR/DPR, Jakarta, Selasa (28/5/2024).
Nasir mengatakan utang jatuh tempo pemerintah mencapai sekitar Rp 2.600 triliun hingga 2028. “Untuk itu Fraksi PKS berharap pemerintah dapat menyiasati beban utang dengan baik dan benar,” ucap dia.
Dia mengatakan isu deindustrialisasi dan pengangguran dalam setahun terakhir juga menjadi persoalan pemerintah. “Dalam kurun waktu setahun terakhir delapan pabrik besar di Jawa Barat ditutup. Sementara itu, pelamar kerja seperti ular yang mengekor,” ujar dia.
Baca Juga
DPR: Program Gizi Gratis Tekan Kemiskinan, Bisa Bantu Pengusaha Mikro
Nasir juga mengingatkan target Rencana Jangka Menengah Pembangunan Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang belum terlaksana. Salah satunya mengenai jumlah penduduk miskin.
“BPS mencatat per Maret 2023 penduduk miskin sangat tinggi mencapai 25,9 juta atau 9,36% yang masih jauh dari target 6%-7%” kata dia.
Selain itu, Nasir mengkritik kesenjangan ekonomi yang melebar. Dia mengatakan rasio gini per Maret 2023 mencapai 0,388 masih jauh dari target 0,360 hingga 0,374.
“Tingkat pengangguran terbuka 4,82% belum mencapai target 3,6% hingga 4,3%. Serta indeks pembangunan manusia 2023 adalah 74,39 belum mencapai target 75,54,” kata dia.
Baca Juga
Ke depan, kata Nasir, Fraksi PKS meminta pemerintah lebih serius mengatasi program pengentasan kemiskinan melalui penguatan program perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan stabilitas harga pangan.
Nasir mengatakan empat tahun terakhir ini, Indonesia menghadapi tantangan yang cukup kompleks akibat pandemi dan ketidakpastian ekonomi global. Dia mengatakan Fraksi PKS mengapresiasi kerja keras pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya sehingga Indonesia lolos dari krisis.
“Dalam rangka menyikapi KEM-PPKF 2025, Fraksi PKS mengingatkan bahwa hasil pembahasannya akan menjadi dasar penyusunan RAPBN 2025 sehingga arah kebijakan anggaran negara yang ada di dalamnya dicermati bersama secara mendalam dan bijaksana,” kata dia.
Nasir menyebut fokus pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi pertimbangan penting RAPBN 2025 yang harus diperhatikan. Untuk itu, KEM-PPKF 2025 harus kredibel karena menjadi masa transisi pemerintahan lama ke pemerintahan baru. Dia mengatakan target pertumbuhan ekonomi 2025 senilai 5,1%-5,5% perlu didorong lebih berkualitas dan inklusif.