Tantangan Bonus Demografi, Industrialisasi Jadi Salah Satu Kunci
Dr. Erwin Suryadi, MBA, Pengamat Ekonomi dan Kebijakan Publik
JAKARTA, investortrust.id - Dalam berbagai kesempatan, termasuk salah satunya dalam kegiatan Mandiri Investment Forum tahun 2023 lalu, Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa konsistensi hilirisasi merupakan kunci Indonesia untuk melompat dari negara berkembang menjadi negara maju. Dengan konsistensi yang serius ini, diharapkan nantinya pada tahun 2045 nanti, Indonesia dapat mencapai angka Gross Domestic Product (GDP) sebesar US$ 9 triliun sampai dengan US$ 11 triliun dengan pendapatan perkapita mencapai US$ 21.000 sampai US$ 29.000.
Kebijakan pemerintah ini terlihat sangat konsisten dengan pemikiran dari salah satu Begawan Ekonomi Indonesia Prof. Sumitro Djojohadikusumo yang pemikirannya telah banyak disarikan oleh para praktisi ekonomi Tanah Air, tak terkecuali oleh Satrio "Billy" Budihardjo Joedono dalam makalahnya berjudul ”Pemerintah dan Swasta dalam Pembangunan Ekonomi: Uraian Kembali Beberapa Prinsip Pokok Pemikiran Ekonomi Kelembagaan di Indonesia (1987).”
Dalam paparannya, Satrio Joedono mengutip apa yang disampaikan oleh Prof Sumitro, bahwa Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Prof Sumitro juga menekankan juga bahwa industrialisasi bukan hanya sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh.
Menyiapkan kelas menengah yang tangguh memang merupakan salah satu prasyarat utama untuk bisa mendorong Indonesia mencapai tahapan negara maju, apalagi saat ini dengan berkembangnya dunia pendidikan dan teknologi yang luar biasa, diperlukan terobosan-terobosan baru dalam mempersiapkan Industri di dalam negeri untuk bisa beradaptasi dengan hadirnya kebijakan-kebijakan dunia yang baru, misalnya kebijakan energy transisi, lahirnya teknologi Artificial Intelligence (AI), serta kemudahan skema-skema pendidikan untuk memperoleh gelar akademis.
Apabila kita memperhatikan jumlah lulusan mahasiswa strata 1 saat ini, maka diperkirakan dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2045 jumlah lulusan Sarjana strata 1 bisa mencapai lebih dari 30 juta lulusan baru yang harus bersiap menghadapi kerasnya persaingan untuk mencari pekerjaan dan sumber penghasilan.
Persaingan itu sendiri, nantinya menjadi sangat berat, dikarenakan bukan hanya tingginya persaingan antar lulusan serta terbatasnya jumlah posisi yang diisi oleh para Sarjana baru tersebut, akan tetapi dengan semakin majunya teknologi AI, maka semakin banyak posisi-posisi pekerjaan yang hilang karena digantikan oleh kehadiran teknologi tersebut.
Belum lagi, kebijakan-kebijakan dunia untuk mendorong pengurangan emisi melalui transisi energi juga menyulitkan banyak perusahaan-perusahaan dalam negeri yang kebijakan riset dan pengembangannya masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan luar negeri. Sehingga tidaklah mengherankan apabila perusahaan-perusahaan dalam negeri masih cukup kesulitan untuk bisa mendorong peningkatan nilai komponen dalam negeri dalam menciptakan produknya. Sebagai contoh, walaupun kita sudah memiliki perusahaan perakitan kelas dunia untuk banyak komoditas seperti kapal dan otomotif, angka TKDN produk dalam negeri tersebut belum bisa maksimal karena Indonesia belum memiliki perusahan yang dapat memproduksi mesin penggerak.
Baca Juga
Indonesia Butuh RPJPN untuk Lolos ‘Middle Income Trap’, Ini Alasannya
Dalam rangka mendorong Indonesia agar tetap dalam tahapannya untuk menjadi negara maju di tahun 2045 dan menciptakan kelas menengah yang tangguh, jelas kelanjutan mengenai kebijakan hilirisasi yang dapat menciptakan efek berganda sangat diperlukan untuk dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia saat ini dan ke depan.
Kebijakan hilirisasi tersebut juga memerlukan kehadiran Pemerintah bukan hanya dalam kerangka menyiapkan aturan saja, akan tetapi juga memberikan perlindungan dan pendampingan kepada industri dalam negeri untuk bisa mendukung target Pemerintah tersebut.
Kehadiran pemerintah di tengah tatanan pengembangan industri sejatinya sejalan pula dengan apa yang pernah disampaikan oleh Prof Sumitro, dan diyakini oleh para penganut Keynesian. Pemerintah di negara yang belum masuk dalam kategori negara maju seperti halnya Indonesia, tak bisa hanya sekadar menjadi lembaga penyeimbang terciptanya pasar yang fair, namun harus ikut masuk lebih dalam agar tercipta sebuah peluang yang bisa dinikmati oleh pelaku industri yang sebelumnya terlempar dari pusaran bisnis.
Frasa kehadiran pemerintah memang terdengar klise, namun pemerintah harus hadir untuk memberikan peluang bagi para pelaku usaha yang kompeten. Pasalnya tak sedikit mereka yang kompeten dan kapabel namun berada di luar habitat bisnis arus utama. Pemberian peluang dan kesempatan tentunya bakal membentuk sebuah ekosistem ekonomi baru, serta berkembangnya ekonomi pada tier-tier di bawahnya yang pada akhirnya mampu menambah serapan tenaga kerja.
Baca Juga
Secara umum, kehadiran pemerintah sebagai bagian dari upaya penumbuh kembang industrialisasi sekurang-kurangnya harus dilakukan dalam bentuk;
- 1. Penciptaan pola pendanaan dari perbankan yang lebih mendukung pengembangan riset dan pengembangan.
- 2. Penyiapan teknologi yang akan digunakan oleh Pemerintah di masa depan agar dapat disampaikan secara terbuka sehingga Kampus-Kampus, perusahaan-perusahaan dalam negeri, dan masyarakat yang ahli dapat mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum implementasi teknologi tersebut dijalankan.
- 3. Sinkronisasi antara kebutuhan dunia kerja dengan lembaga pendidikan penyedia tenaga kerja.
- 4. Pemerintah juga harus berperan sebagai jembatan untuk mendorong badan usaha menciptakan badan usaha baru sebagai pendukung atau penyuplai badan usaha yang sudah kuat tersebut.
- 5. Pemerintah juga harus secara aktif menjadi dirigen yang bisa mengorkestrasi setiap regulasi, pemberian insentif, hingga penerapan aturan main bagi seluruh industri.
- 6. Aktif mengawal pengembangan tier-tier industri di bawah pelaku usaha arus utama, yang bisa dilakukan lewat kementerian/lembaga, hingga perusahaan milik pemerintah sebagai perpanjangan tangan.
Jika keenam hal tersebut bisa dipersiapkan dengan baik sejalan dengan kebijakan hilirisasi yang akan diimplementasikan oleh Pemerintah, maka bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia dapat benar-benar mendorong keberhasilan Indonesia Emas 2045.
Akan terbentuk sumber daya manusia yang kapabilitasnya paralel dengan demand sektor industri, terbentuk serapan tenaga kerja, dan pada ujungnya tercipta tingkat pertumbuhan ekonomi di atas rerata 5% yang menjadi syarat lepasnya Indonesia dari Middle income trap.
Selamat hari pendidikan Indonesia, semoga pendidikan di Indonesia dapat semakin merata dan dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia serta menjadikan Indonesia dapat memiliki industri-industri yang kuat guna menghindari petaka komoditas seperti pesan Prof. Sumitro Djojohadikusumo.