Arsjad Rasjid: Bonus Demografi Bisa Jadi Malapetaka Jika Lapangan Kerja Tak Bertambah

JAKARTA, investortrust.id - Komisaris PT Indika Energy Tbk, Arsjad Rasjid, memperingatkan bahwa bonus demografi Indonesia berpotensi menjadi bencana sosial jika lapangan kerja tidak bertambah signifikan dalam waktu dekat. Ia menyebut fenomena ini sebagai 'malapetaka' apabila tidak diantisipasi dengan strategi konkret.

Menurutnya, walau pertumbuhan ekonomi nasional masih berada di kisaran 4,8-5%, angka itu tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. “Kita terlalu sibuk lihat angka pertumbuhan, padahal daya beli masyarakat sedang turun,” tegas Arsjad dalam diskusi 'Meet The Leaders' di Kampus Paramadina, Jakarta, Sabtu (19/7/2025).
 
Ia menyoroti fakta bahwa tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,7% dengan jumlah pengangguran menembus 7,28 juta orang. Lebih dari 60% angkatan kerja masih berada di sektor informal yang rentan dan tidak stabil.

Arsjad juga menggarisbawahi bahwa sebagian besar investasi yang masuk masih bersifat capital intensive, bukan labor intensive. “Itu fakta. Investasinya tidak menyerap tenaga kerja besar,” ujarnya.

Baca Juga

Hanif Dhakiri Minta Pemerintah Rajin Hitung Elastisitas Penciptaan Lapangan Kerja Mulai 2026

Dalam konteks ini, Presiden Komisaris XLSmart itu juga mengusulkan untuk mendukung tenaga kerja migran terampil sebagai salah satu solusi jangka pendek. “Banyak yang bekerja di luar negeri bukan karena tidak cinta Indonesia, tapi karena gaji 5–8 kali lipat lebih tinggi,” kata dia.

Arsjad menyebut para pekerja migran justru bisa menjadi duta ekonomi bangsa melalui remitansi dan transfer keahlian. Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan jangka panjang harus fokus pada penciptaan lapangan kerja domestik.

“Kalau tidak segera ditangani, ketimpangan dan pengangguran bisa memicu keresahan sosial yang serius,” ucapnya.

Arsjad juga menyinggung rendahnya kualitas pendidikan tenaga kerja sebagai penghambat produktivitas nasional. Ia mendorong penguatan vokasi sebagai bagian dari strategi pembangunan sumber daya manusia secara menyeluruh.

Ia pun menyerukan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. “Indonesia butuh gotong royong, bukan hanya angka-angka ekonomi,” pungkasnya.