Ekonom Apindo: Kenaikan BI Rate Munculkan 3 Tantangan bagi Ekonomi Indonesia
JAKARTA, investortrust.id - Analis kebijakan ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani menilai kenaikan BI Rate terbilang agresif menjadi 6,25% memunculkan tiga tantangan bagi perekonomian Indonesia.
Ajib mengatakan, tantangan pertama yang akan dihadapi yaitu kebijakan perbankan yang cenderung akan menaikkan suku bunga kredit. Jika ini dilakukan maka sektor usaha akan mengalami kenaikan cost of fund.
"Hal ini akan mendorong kenaikan Harga Pokok Penjualan (HPP) atas produksi. Inilah hal pertama yang perlu dimitigasi, yaitu timbulnya inflasi karena kenaikan harga pokok produksi atau cost push inflation," ujar Ajib kepada investortrust.id, Rabu (24/4/2024).
Tantangan kedua yang menjadi ancaman, kata Ajib, adalah pelemahan daya beli masyarakat. Dia mengatakan dengan semakin sedikitnya likuiditas dan potensi kenaikan harga barang, maka daya beli masyarakat akan mengalami tekanan.
Baca Juga
Perry: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024 Masih Berpeluang Capai 5,5%
"Apalagi pemerintah juga mempunyai ruang fiskal yang relatif terbatas untuk menopang daya beli masyarakat dengan skema bantuan sosial (bansos)" ujar dia.
Tantangan ketiga, yaitu pelambatan ekonomi. Ajib menyebut tren pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup bagus pascapandemi, karena bisa di atas 5%.
Tetapi, di sisi lain, kata Ajib, pertumbuhan ekonomi ini sedang menghadapi masalah, yaitu tren yang menurun. Berdasarkan catatannya, pertumbuhan ekonomi pada 2022 secara agregat mencapai 5,31% dan pada 2024 "hanya" mencapai 5,05%.
Tren menurun ini diharapkan kembali bisa rebound pada 2024, sehingga pemerintah membuat proyeksi pertumbuhan ekonomi pada angka 5,2%.
"Ketika pemerintah membuat kebijakan moneter dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan, semakin tidak mudah mencapai pertumbuhan ekonomi yang diharapkan," ucap dia.
Baca Juga
Ekonom Paparkan Dampak Negatif Konflik Iran - Israel Bagi Ekonomi Indonesia
Ajib mengatakan dengan adanya kenaikan BI Rate tersebut, pemerintah perlu membuat program dan kebijakan yang komprehensif dan berorientasi jangka panjang. Untuk mengendalikan inflasi dan bisa tetap dalam kisaran 2,5% plus minus 1%, kata dia, pemerintah perlu membuat ekosistem bisnis yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah dengan melibatkan semua stakeholder ekonomi yang ada.
Ajib mengatakan untuk menghindari crowding out, pemerintah harus fokus dengan menawarkan investasi jangka panjang yang lebih menarik. Investasi jangka panjang ini harus ditopang dengan kemudahan berusaha dan insentif yang tepat sasaran.
Sedangkan untuk sisi penguatan nilai rupiah, kata Ajib, pemerintah harus fokus dan konsisten dengan transformasi ekonomi yang berorientasi ekspor dan substitusi impor. "Selanjutnya secara bilateral perlu membangun kesepakatan untuk transaksi dagang dengan mata uang lokal, atau dedolarisasi," ujar dia.